POLHUKAM.ID - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, mengkritik keras kegagalan pengelolaan fiskal selama pemerintahan Jokowi yang diulangi kembali oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dikatakan Anthony, rancangan APBN 2025 yang disusun oleh pemerintahan Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memiliki landasan yang kuat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
"Pernyataan tentang nilai strategis APBN 2025 sebagai landasan Indonesia Emas terlalu mengada-ada. Ini hanya membodohi publik," ujar Anthony, Minggu (23/3/2025).
Ia menegaskan bahwa selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani terbukti gagal menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Anthony membeberkan sejumlah data yang menunjukkan kegagalan pengelolaan fiskal selama periode 2014-2024.
Pertama, tingkat kemiskinan nasional hanya turun 2,39 persen, dari 10,96 persen (2014) menjadi 8,57 persen (2024).
Kedua, utang pemerintah naik lebih dari 230 persen, dari Rp2.609 triliun (2014) menjadi Rp8.680 triliun (2024).
Ketiga, angka stunting masih sangat tinggi, mencapai 21,5 persen pada 2023, hanya turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Berdasarkan data-data ini, pemerintahan Jokowi dan Sri Mulyani terbukti gagal total dalam mengelola fiskal Indonesia," tegas Anthony.
Anthony juga memperingatkan sejumlah risiko serius dalam APBN 2025.
Artikel Terkait
Demo DJP Sumut: Buruh Bongkar Skandal Perusahaan Fiktif & Dugaan Intimidasi Whistleblower Berani Tolak Suap Rp25 M
Brigpol Arya Gugur Ditembak Saat Cegah Curanmor! Rekaman CCTV Ungkap Detik-Detik Mencekam
Jakmania Wajib Baca! Alumni MBFA Bongkar Fakta di Balik Nasib Persija yang Kian Terpinggirkan
Viral! Akun X Jepang Salah Sangka, Rumah Jokowi Dikira Rumah Angker Buat Uji Nyali