Kontroversi Menteri Transmigrasi Temui Investor Xinyi: Relokasi Rempang Demi Rakyat atau Bisnis Asing?

POLHUKAM.ID - Di tengah polemik penggusuran ribuan warga di Pulau Rempang untuk proyek Rempang Eco City, publik kembali dibuat terkejut.

Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dikabarkan akan bertemu langsung dengan investor utama proyek, yakni Xinyi Group asal Tiongkok, untuk membicarakan relokasi warga.

Langkah ini menuai kritik tajam dan pertanyaan serius: Menteri mewakili negara, rakyat, atau justru investor asing?

Iskandar Sitorus: “Jangan Gadaikan Kedaulatan untuk Modal Asing”

Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), menyebut pertemuan Menteri Transmigrasi dengan investor sebagai preseden berbahaya.

Ia menilai hal itu mengaburkan fungsi kementerian dan merusak prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kalau Menteri Transmigrasi bicara ke investor, lalu siapa yang mewakili rakyat? Apa urgensinya pejabat publik menjadi juru runding pengusaha asing?” ujar Iskandar, Selasa (8/4).

Menurutnya, peran kementerian seharusnya memberdayakan transmigran, bukan menjembatani kepentingan korporasi asing.

Tindakan ini dianggap sebagai penyimpangan dari tupoksi (tugas pokok dan fungsi) lembaga negara.

Transmigrasi atau Relokasi Bermerek Investasi?

Pemerintah selama ini menyebut pemindahan warga Rempang sebagai bagian dari strategi penataan kawasan.

Namun bagi IAW, narasi itu dianggap sebagai kamuflase relokasi paksa demi memuluskan investasi asing di bawah skema Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kalau ini digerakkan oleh Xinyi, itu bukan transmigrasi—itu penggusuran bermerek. Jangan kelirukan publik,” tegas Iskandar.

Melampaui Kewenangan: Tupoksi yang Tabrak Aturan

Mengacu pada Perpres No. 9 Tahun 2024, Kementerian Transmigrasi bertugas menyiapkan dan mengembangkan wilayah transmigrasi bagi warga yang secara sukarela ingin berpindah.