Sudarto menilai, penyebutan nama terkait perusahaan Kasino di Kamboja dalam sebuah laporan produk jurnalistik, tidaklah etis.
Jangan sampai, kata Sudarto, sebuah produk pers tak didukung data yang objektif, valid, dan otentik. Apalagi mengutamakan opini dan asumsi.
“Bukan bentuk kerja jurnalistik yang sehat, karena bisa mengarah pada fitnah dan persepsi publik kepada seseorang yang belum tentu bersalah,” ingat Sudarto.
Meski demikian, ditegaskan Sudarto, Pemerintahan Prabowo Subianto mendukung dengan tegas kebebasan pers sebagai elemen penting dalam negara demokrasi.
Tetapi, lanjutnya, kebebasan bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Sudarto pun mengajak publik tidak menelan mentah-mentah setiap informasi yang beredar.
“Namun saya yakin masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak mudah digiring oleh narasi satu arah,” ujarnya.
Sumber: SuaraNasional
Artikel Terkait
17 Hari Tanpa Makan: Eksperimen Puasa Air Ekstrem & Perubahan Tubuh yang Mengejutkan!
DPR Bongkar Masalah Serius di Balik Program Makan Gratis: Dapur MBG Ternyata Belum Halal!
Purbaya Ngamuk ke BPJS: Penonaktifan Massal Peserta BPJS Dinilai Konyol dan Rugikan Negara, Ini Dampaknya!
Video Viral Winda Can: Fakta Mengejutkan & Bahaya Link Jebakan yang Harus Diwaspadai