Sudarto menilai, penyebutan nama terkait perusahaan Kasino di Kamboja dalam sebuah laporan produk jurnalistik, tidaklah etis.
Jangan sampai, kata Sudarto, sebuah produk pers tak didukung data yang objektif, valid, dan otentik. Apalagi mengutamakan opini dan asumsi.
“Bukan bentuk kerja jurnalistik yang sehat, karena bisa mengarah pada fitnah dan persepsi publik kepada seseorang yang belum tentu bersalah,” ingat Sudarto.
Meski demikian, ditegaskan Sudarto, Pemerintahan Prabowo Subianto mendukung dengan tegas kebebasan pers sebagai elemen penting dalam negara demokrasi.
Tetapi, lanjutnya, kebebasan bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Sudarto pun mengajak publik tidak menelan mentah-mentah setiap informasi yang beredar.
“Namun saya yakin masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak mudah digiring oleh narasi satu arah,” ujarnya.
Sumber: SuaraNasional
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur