Sudarto menilai, penyebutan nama terkait perusahaan Kasino di Kamboja dalam sebuah laporan produk jurnalistik, tidaklah etis.
Jangan sampai, kata Sudarto, sebuah produk pers tak didukung data yang objektif, valid, dan otentik. Apalagi mengutamakan opini dan asumsi.
“Bukan bentuk kerja jurnalistik yang sehat, karena bisa mengarah pada fitnah dan persepsi publik kepada seseorang yang belum tentu bersalah,” ingat Sudarto.
Meski demikian, ditegaskan Sudarto, Pemerintahan Prabowo Subianto mendukung dengan tegas kebebasan pers sebagai elemen penting dalam negara demokrasi.
Tetapi, lanjutnya, kebebasan bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Sudarto pun mengajak publik tidak menelan mentah-mentah setiap informasi yang beredar.
“Namun saya yakin masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak mudah digiring oleh narasi satu arah,” ujarnya.
Sumber: SuaraNasional
Artikel Terkait
Demo DJP Sumut: Buruh Bongkar Skandal Perusahaan Fiktif & Dugaan Intimidasi Whistleblower Berani Tolak Suap Rp25 M
Brigpol Arya Gugur Ditembak Saat Cegah Curanmor! Rekaman CCTV Ungkap Detik-Detik Mencekam
Jakmania Wajib Baca! Alumni MBFA Bongkar Fakta di Balik Nasib Persija yang Kian Terpinggirkan
Viral! Akun X Jepang Salah Sangka, Rumah Jokowi Dikira Rumah Angker Buat Uji Nyali