“Saat itu PDIP diam. Tidak ada pembelaan, tidak ada klarifikasi terbuka,” kata Amir.
Namun kini, ketika beberapa kader PDIP mulai berseberangan dengan Jokowi, suara-suara kritik justru datang dari internal partai yang dahulu membesarkannya.
Ini, menurut Amir, adalah refleksi dari krisis konsistensi dan konflik kepentingan yang mulai muncul di tubuh PDIP.
Amir juga mencatat bahwa isu ijazah palsu ini muncul bersamaan dengan desakan dari sebagian masyarakat agar Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadili Jokowi atas dugaan pelanggaran hukum selama masa jabatannya.
Namun, hingga kini belum ada respons tegas dari kubu Prabowo.
Sebaliknya, justru terlihat bahwa pengaruh Jokowi semakin kuat di dalam pemerintahan Prabowo yang belum resmi dilantik.
Beberapa menteri aktif seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan terang-terangan menyebut Jokowi masih sebagai “bos mereka” usai bertemu di Solo.
“Ini sinyal kuat bahwa kendali kekuasaan belum sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Jokowi masih memainkan pengaruhnya, dan bisa jadi ini pula yang menyebabkan pihak Prabowo berhati-hati dalam menyikapi isu ijazah,” jelas Amir.
Ia menilai, langkah sejumlah tokoh kabinet menemui Jokowi bukan sekadar bentuk nostalgia, melainkan sinyal politik.
“Jokowi mungkin sudah bukan presiden secara formal, tapi secara fungsional, kekuasaannya belum benar-benar selesai,” tandasnya.
Sumber: JakartaSatu
Artikel Terkait
Bahlil Larang Panic Buying BBM & LPG: Ini Dampak Perang Iran dan Cara Bijak Hemat Energi
Update Harga BBM Maret 2026 di Jateng: Pertalite Aman, Pertamax Naik Rp 500, Ini Daftar Lengkapnya!
Misteri Bau Busuk di Masjid Pangandaran Terungkap: Pemuda Tewas Tersengat Listrik Saat Mabuk?
Panglima TNI Copot Kabais? Ternyata Ini Kaitannya dengan Kasus Penyiksaan Aktivis Kontras