Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah alumni UGM dan analis independen telah mengajukan dugaan kejanggalan dalam dokumen ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo.
Mulai dari bentuk fisik ijazah, tanda tangan, hingga foto yang tertera – semuanya dipertanyakan keasliannya oleh sebagian pihak.
Namun, Maklumat Yogyakarta menyayangkan bahwa pihak UGM belum secara terbuka menyediakan bukti-bukti administratif untuk merespons keraguan tersebut secara ilmiah dan dapat diuji secara hukum.
Hal ini dianggap justru membiarkan polemik berkembang liar di tengah masyarakat, menimbulkan situasi yang rentan, chaotic, bahkan mengarah pada anarkisme opini.
Maklumat Yogyakarta juga menyerukan agar seluruh pihak menahan diri dari membuat pernyataan terbuka di media hingga ada keputusan hukum yang bersifat final.
Mereka berharap semangat kebenaran dan keadilan menjadi pijakan utama dalam menyikapi persoalan ini.
“Kami menghimbau agar semua pihak bersedia hadir dan memberikan keterangan secara jujur dan terbuka di hadapan pengadilan. Jangan biarkan persoalan ini menjadi beban sejarah dan reputasi institusi pendidikan kita.”
Sebagai almamater para pemimpin bangsa, UGM memiliki tanggung jawab moral untuk bersikap netral, objektif, dan berbasis pada integritas akademik.
Oleh karena itu, Maklumat Yogyakarta menuntut langkah-langkah sistemik, elegan, dan komprehensif dari pihak rektorat untuk menanggulangi krisis ini dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip universitas.
Mereka mengingatkan bahwa UGM bukanlah alat kekuasaan, melainkan benteng kebenaran dan penjaga nalar publik.
***
Artikel Terkait
17 Hari Tanpa Makan: Eksperimen Puasa Air Ekstrem & Perubahan Tubuh yang Mengejutkan!
DPR Bongkar Masalah Serius di Balik Program Makan Gratis: Dapur MBG Ternyata Belum Halal!
Purbaya Ngamuk ke BPJS: Penonaktifan Massal Peserta BPJS Dinilai Konyol dan Rugikan Negara, Ini Dampaknya!
Video Viral Winda Can: Fakta Mengejutkan & Bahaya Link Jebakan yang Harus Diwaspadai