Upayakan Keseteraan, Menteri PPPA Dorong Pemberdayaan Perempuan Pedesaan dan Penyandang Disabilitas

"Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; dan Pemerintah Daerah telah bekerja sama dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak untuk mengarusutamakan hak-hak perempuan dan anak-anak dari tingkat akar rumput, termasuk mempromosikan kewirausahaan perempuan bagi perempuan lokal dan perempuan lokal penyandang disabilitas. Hingga saat ini, terdapat 142 Desa Ramah Perempuan dan Anak yang tersebar di 71 Kabupaten dan 33 Provinsi di Indonesia," tutur Menteri PPPA.

Baca Juga: Tak Ikut Ridwan Kamil ke Swiss, Atalia Praratya Tunggu Jenazah Eril di Bandung

Sementara itu, Chair W20 Presidency Indonesia, Hadriani Uli Silalahi menyampaikan bahwa inklusivitas hanya dapat dicapai jika ada kebijakan untuk memberikan akses yang sama terhadap berbagai peluang dan sumber daya yang ada bagi orang-orang yang seringkali terabaikan.

"Perempuan di pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas seringkali diabaikan sehingga membuat mereka tersisih. W20 Indonesia telah mengenali masalah ini sejak awal. Kami melihat bahwa perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas, belum pernah menjadi prioritas," ujar Hadriani.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto mengungkapkan pentingnya mengakui keragaman di antara perempuan dalam mempromosikan pemberdayaan perempuan, dan untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Baca Juga: Mendag Lutfi: Indonesia Manfaatkan G20 untuk Dukung Transformasi Digital

"Kita perlu bekerja sama untuk menemukan solusi dalam mengatasi tantangan yang ada, yaitu menghilangkan ketidaksetaraan, dan memberikan akses serta dukungan bagi perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas dalam membangun ketahanan yang akan memberikan hasil positif bagi masyarakat kita. Mari kita bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan termasuk yang memiliki disabilitas, serta perempuan dan anak-anak di daerah pedesaan, dengan membuka akses pendidikan digital inklusif dan akses perawatan kesehatan yang merupakan kebutuhan mendasar," ujar Giwo.

Sumber: jpnn.com