Gibran dan Setan Gundul Dalam Demokrasi

'Gibran dan Setan Gundul Dalam Demokrasi'

Dengan dalih masih punya kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sejumlah pensiunan jenderal yang menamakan diri Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 usulan kepada Presiden Prabowo dan MPR. 

Satu di antaranya adalah mengusulkan agar MPR mengambil langkah untuk mengganti Wakil Presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai proses pencalonan Gibran melanggar hukum.

Gibran yang saat itu wali kota Solo lolos menjadi calon wapres di Pilpres 2024 setelah batasan umur minimal 40 tahun berhasil diubah lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan itu kemudian diregulasikan dalam Pasal 169 huruf q UUU Pemilu. 

Bunyinya, kandidat berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan kepala daerah lewat pemilu.

Namun, menurut Forum Purnawirawan TNI, putusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q UU Pemilu tersebut telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. 

Mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) TNI Sunarko membacakan tuntutan tersebut di acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Para Tokoh Masyarakat pada 17 April 2025.

Tuntutan itu ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. 

Di antara mereka tercantum nama-nama beken seperti Wakil Panglima TNI (1999-2000) Fachrul Razi, KSAD (1999-2000) Tyasno Soedarto , KSAL (2005-2007) Slamet Soebijanto, dan KSAU (1998-2002) Hanafie Asnan.

Dalil mereka ini mirip dengan orang-orang yang meributkan keaslian ijazah sarjana Joko Widodo (Jokowi). 

Mereka tak peduli dengan fakta bahwa lembaga-lembaga negara terkait telah menelisik segenap persyaratan administrasi dan menyatakan semua absah sehingga Jokowi bisa mencalonkan diri. 

Faktanya pula dia dua kali terpilih menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan dua periode memimpin NKRI.

Kali ini pun demikian. Sebab persoalan di MK telah diproses dan sanksi etik telah dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan kepada Ketua MK saat itu Anwar Usman. 

Sengketa hasil pilpres pun telah final dan mengikat. Lalu pada 20 Oktober 2024 oleh MPR Gibran dilantik bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Di luar tuntutan tertulis, ada sejumlah narasi politik yang mengiringi. Para sesepuh TNI itu seolah khawatir dengan masa depan negara dan bangsa ini andai Prabowo mangkat di tengah jalan karena alasan kesehatan. 

Sebab secara konstitusional bila itu terjadi tentu wakilnya yang otomatis naik untuk menggantikannya menjadi Presiden, dan mereka ragu dengan kompetensi Gibran memimpin republik ini.

Salah satu indikasinya dalam kacamata penilaian mereka, selama 6 bulan menjadi wapres, kiprah Gibran nyaris tak signifikan. 

Mereka alpa atau memang sengaja tak peduli bahwa peran wapres itu di dalam konstitusi kita, juga di negara-negara demokrasi lainnya, memang seperti 'Ban Serep'. Kehadirannya antara ada dan tiada. 

Tak heran bila di periode sebelumnya, Wapres KH Maruf Amin pernah diberi gelar oleh sekelompok mahasiswa sebagai 'King of Silent'.

Soal kompetensi atau kapasitas pribadi seorang wapres ini ada baiknya menoleh ke belakang, ketika Prof BJ Habibie menjadi wakil presiden. 

Karena secara kapasitas pribadi disadari sangat mumpuni, mereka yang tak suka merongrongnya dengan isu nepotisme. 

Bahwa Habibie adalah 'Murid Soeharto' bahkan kerap dianggap sebagai menteri kesayangan dan putra mahkota Soeharto. Tak cuma dari dalam negeri, mantan PM Singapura Lee Kuan Yew pun ikut berkomentar keras.

Menjelang Sidang Umum MPR 1998, ketika Habibie menjadi calon kuat wakil presiden untuk mendampingi Soeharto, Lee menyatakan pasar tak bersahabat dengan pakar aeronotika itu. 

Bila dipaksakan menjadi wakil presiden nilai tukar rupiah akan terus melemah menyentuh Rp 16 ribu per dolar. 

Tapi Soeharto tak peduli, dan Habibie pun terpilih menjadi wapres menggantikan Try Sutrisno dalam Sidang MPR, 11 Maret 1998.