MIRIS! 10 Tahun Dipimpin, Bank Dunia Mencatat Warisan Terbesar Era Jokowi: 172 Juta Orang Indonesia Hidup Miskin

Artinya, standar BPS memang lebih rendah daripada standar internasional manapun.

Penggunaan standar pengukuran yang tidak sesuai dapat menyesatkan dalam pengambilan kebijakan.

Jika datanya tidak valid, ada kecenderungan kebijakan yang dihasilkan juga tidak tepat sasaran.

Kita berpikir bahwa semua orang sudah sejahtera, padahal masih banyak yang hidup susah.

Kecenderungan pemerintah untuk menampilkan angka-angka yang tampak baik, demi citra positif di mata rakyat dan dunia internasional, hanya memberi kesan lebih indah dari warna aslinya.

Sementara, klaim Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2023, bahwa rasio biaya logistik terhadap PDB (logistics cost to GDP) berhasil ditekan dari 24% menjadi 14% selama 10 tahun pemerintahan.

Namun, setelah ditelusuri, ternyata angka 24% memakai data World Bank, sedangkan angka 14% pakai data Bappenas yang tidak memasukkan biaya logistik ekspor-impor.

“Setelah ditelusuri, ternyata angka 24% memakai data World Bank, sedangkan angka 14% pakai data Bappenas yang tidak memasukkan biaya logistik ekspor-impor. Jadi, membandingkan dua data yang cara hitungnya berbeda,” ujar Wijayanto Samirin.

Jadi, jelas itu membandingkan dua data yang cara hitungnya berbeda.

Sebut saja contoh, bagaimana permainan angka bisa membuat realitas tampak lebih baik dari kondisi sebenarnya.

Bahaya terbesar dalam hidup bukan ketika kita gagal mencapai target tinggi, tetapi ketika kita puas dengan target rendah atau data yang tidak akurat. Dan tentunya, ini akan sangat fatal dampaknya.

Oleh karena itu, laporan Bank Dunia ini membuka mata bahwa warisan ekonomi era Jokowi selama 10 tahun tidak sepenuhnya seindah narasi resmi.

Meski pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur kerap dibanggakan, masalah kemiskinan ternyata masih mendera mayoritas rakyat Indonesia.

Data ini menjadi pengingat bagi pemerintah berikutnya untuk jujur terhadap data, agar kebijakan yang lahir benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar mempercantik angka.

Sumber: PorosJakarta