Orkestrasi Pemakzulan Gibran

ORKES PEMAKZULAN GIBRAN

SEBAGAIMANA sudah diperkirakan, naiknya Gibran Rakabuming Raka ke kursi wakil presiden lewat akrobat hukum di Mahkamah Konstitusi meninggalkan bom waktu. 

Jika hari ini tuntutan pemakzulan Gibran disuarakan para purnawirawan TNI, esok-lusa bisa saja digaungkan kelompok lain.

Tak ada asap tanpa api. Tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel tersebut tentu punya motif politik.

Awalnya adalah kekhawatiran para pensiunan tentara, termasuk mantan wakil presiden Try Sutrisno. 

Mereka cemas, jika Presiden Prabowo Subianto yang kini 73 tahun berhalangan tetap, Gibran sebagai wakil akan menggantikan sampai akhir masa jabatan. 

Naiknya Gibran, 37 tahun, yang kapasitasnya disangsikan oleh para purnawirawan bakal membuka jalan bagi bapaknya, Joko Widodo, untuk mencampuri pemerintahan secara terang-terangan.

Akar semua masalah ini adalah syahwat Jokowi melanggengkan kekuasaan lewat Gibran dengan membengkokkan hukum. 

Berkat cawe-cawe Jokowi yang saat itu menjabat presiden, kemenangan Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden lalu tak terbendung. 

Namun status Gibran sebagai “anak haram konstitusi” akan selamanya membebani pemerintahan Prabowo. Dia akan terus menjadi sasaran tembak.

Tuntutan para purnawirawan menyerang Jokowi memperkuat dualitas kepemimpinan itu. 

Selain mengusulkan pemakzulan Gibran, mereka mempermasalahkan legasi Jokowi yang dibungkus dalam proyek strategis nasional (PSN). 

Meminta sejumlah PSN dihentikan, mereka pun menuntut pembangunan Ibu Kota Nusantara tak dilanjutkan. 

Poin yang paling gamblang: meminta Prabowo menindak para menteri dan pejabat yang “masih terikat dengan kepentingan” Jokowi.

Kita bisa membaca ini sebagai upaya kubu Prabowo meminjam tangan orang lain untuk menjepit Jokowi. 

Selain karena isu matahari kembar, lantaran ulah Gibran, belakangan hubungan Prabowo dengan Jokowi memang tak mulus. 

Prabowo kabarnya tak nyaman dengan langkah Gibran yang pagi-pagi sudah menyiapkan medan 2029. 

Lewat orang-orangnya, Prabowo mendesak Gibran menghentikan program Lapor Mas Wapres dan bagi-bagi Bantuan Wapres Gibran kepada siswa sekolah menengah. 

Program itu dirancang tanpa koordinasi dengan presiden. Istana juga meminta Gibran tak memanggil para menteri.

Sementara itu, para politikus bersiap-siap mengambil kesempatan dalam kesempitan. Untuk menunjukkan loyalitas, mereka jelas menolak pemakzulan. 

Tapi, setelah bola digulirkan para purnawirawan, politikus sebenarnya sudah menunggu di depan gawang untuk mencetak gol.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, misalnya, mengatakan partainya mendukung Prabowo dalam Pemilihan Umum 2029, tapi tak mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden. 

Dibicarakan empat tahun sebelum pemilu mendatang, lontaran ini bisa dibaca sebagai ketidakcocokan PAN dengan Gibran, jika bukan dukungan pada pemakzulan. 

Para purnawirawan tahu bagaimana mengelola tuntutan. Permintaan mereka agar UUD 1945 dikembalikan ke versi sebelum amendemen beririsan dengan agenda politik Prabowo. 

Sudah lama Prabowo dan Partai Gerindra menjadikan rencana tersebut manifesto politik. 

BACA SELENGKAPNYA DI MAJALAH TEMPO TERBARU (5 MEI 2025)