Kapolres Belawan Tembak Mati Remaja Tawuran: Diskresi atau Penggunaan Kekuatan Berlebihan?

Sekaligus alat kontrol yang konkret. Apalagi, menurutnya, peralatan ini krusial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuatan berlebihan.

“Body cam itu penting untuk memastikan personel taat SOP. Juga untuk meminimalisir tuduhan penyalahgunaan saat bertugas,” tegas Bambang.

Pada 2024, anggaran belanja barang Polri tercatat mencapai Rp34,07 triliun. Angka yang tidak kecil.

Menurut Bambang Rukminto, anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk pengadaan body cam. Terutama bagi personel yang bertugas langsung di lapangan.

“Body cam lebih bermanfaat. Ia menunjang kinerja anggota saat melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” ujar Bambang.

Ia membandingkan dengan biaya perawatan pesawat Boeing 737-800 milik Polri. Nilainya besar. Tapi tidak selalu digunakan.

“Daripada untuk maintenance tahunan pesawat yang jarang dipakai, lebih baik untuk body cam. Dampaknya langsung terasa.”

Di sisi lain, Komisioner KPAI Diyah Puspitarini menyampaikan keprihatinannya. Korban jiwa adalah anak. Dan ini bukan kejadian pertama.

“Sebelumnya juga pernah terjadi di Semarang,” ucapnya.

Menurut Diyah, senjata api seharusnya bukan pilihan untuk membubarkan kerumunan sipil. Apalagi jika yang dihadapi adalah anak-anak.

“Seharusnya pembubaran kerumunan terutama untuk sipil dan anak dihindari dengan senjata api. Apalagi pada anak-anak,” kata Diyah.

KPAI mendesak agar kasus ini diusut tuntas. Bila ditemukan pelanggaran, pelaku harus diproses. Secara etik dan secara hukum.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kompolnas dan Komnas HAM. Kami kawal agar kasus ini tidak berhenti begitu saja,” tegas Diyah.

“Saat ini KPAI sedang berkoordinasi dengan Kompolnas dan Komnas HAM atas kasus ini,” katanya.

Dinonaktifkan

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Oloan Siahaan, kini dinonaktifkan dari jabatannya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keputusan ini diambil berdasarkan instruksi Mabes Polri.

Kapolda Sumatera Utara, Irjen Whisnu Hermawan, menjelaskan, “Sesuai arahan dari Mabes Polri, Kapolres Belawan dinonaktifkan selama satu bulan untuk proses pemeriksaan,” ujar Whisnu di Medan, Selasa (6/5).

Polda Sumut telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Tim tersebut terdiri dari Itwasda, Propam, Ditreskrimum, dan Laboratorium Forensik.

“Kami tidak akan main-main dengan penegakan hukum. Jika ada kesalahan, kami tindak. Jika benar, akan kami sampaikan,” kata Whisnu tegas.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, mendukung keputusan ini. 

Menurutnya, penonaktifan ini penting agar pemeriksaan berjalan tanpa intervensi.

“Menurut saya, ini langkah positif, sebagai catatan karena untuk menjamin bahwa semua proses yang kami lakukan tidak ada pengaruh dari kapolres,” ungkap Anam di Medan, Sumatera Utara, Selasa (6/5).

Anam juga menyoroti masalah sosial yang melatarbelakangi penembakan ini, seperti tawuran dan narkoba di Belawan. 

Menurutnya, penyelesaian kasus ini membutuhkan peran banyak pihak, bukan hanya kepolisian.

“Polisi penting, tapi bukan satu-satunya solusi. Semua pihak harus terlibat untuk mengatasi masalah sosial ini,” pungkasnya.

Sumber: Suara