“Pemerintah juga harus memperhatikan reklamasi di pantai-pantai yang merusak mangrove hingga perlu peraturan yang tegas dari Pemerintah,” pungkasnya.
Ekosistem mangrove sendiri memiliki keterkaitan erat terhadap perubahan iklim. Keberadaan mangrove yang sehat di kawasan pesisir dapat meningkatkan resiliensi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim dan meminimalisir dampak bencana alam.
Merespon hal itu, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, Farid Ridwanuddin mengatakan target yang dicanangkan Jokowi dalam merehabilitasi lahan mangrove perlu ditambah untuk meminimalisir angka kerusakan mangrove di Indonesia yang terjadi selama ini.
“Total hilangnya mangrove di Indonesia itu dari tahun 1980 sampai 2005 itu 300 ribu hektar, jadi target yang dicanangkan Pemerintah itu baiknya itu 1 juta hektar lah,” katanya.
Dosen Universitas Paramadina ini juga meminta Pemerintah untuk meninjau kembali regulasi yang sudah di keluarkan, karena ada beberapa regulasi yang bisa merusak rencana Presiden menjadikan Indonesia pusat mangrove dunia.
“Kalau mau jadikan Indonesia sebagai pusat hutan mangrove dalam konteks indikasi itu akan jalan ditempat, karena ada regulasi yang akan memperparah kerusakan hutan mangrove,” ujarnya.
“Ada hambatan besar, kenapa di dalam personansi di wilayah-wilayah kecil di 28 provinsi itu hanya 10 provinsi yang memiliki penetapan kawasan untuk mangrove, dan 18 provinsi lainnya itu gak ada alokasi untuk perlindungan mangrove, itu yang perlu diperhatikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Pemerintah terus berupaya untuk merehabilitasi dan membangun pusat mangrove dunia di beberapa provinsi sebagai salah satu komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Dirinya menargetkan pada akhir 2024, 600 ribu hektare lahan mangrove sudah harus direhabilitasi.
"Sampai di akhir 2024, paling tidak 600 ribu hektare lahan mangrove harus sudah terehabilitasi. Seperti juga yang sudah kita kerjakan untuk lahan gambut. Ada di Provinsi Riau, ada di Sumatera Utara, ada di Provinsi Kalimantan Utara, di Provinsi Kalimantan Timur, dan juga di Provinsi Bali," ucap Presiden dalam acara Peresmian Persemaian Rumpin, Peluncuran Rehabilitasi Mangrove, dan World Mangrove Center di Persemaian Rumpin, Kabupaten Bogor.
Menurut Jokowi, hutan mangrove dapat memberikan banyak manfaat untuk lingkungan. Presiden menyebut, langkah-langkah rehabilitasi hutan mangrove merupakan salah satu bentuk konkret upaya yang dilakukan pemerintah.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur