Said Didu Blak-Blakan: Sebut 4 Menteri Ini Harus Dipecat Presiden Prabowo!

POLHUKAM.ID - Pengamat kebijakan publik dan Eks Sekretaris BUMN, Said Didu, yang dikenal sebagai salah satu suara kritis di panggung politik Indonesia, secara tegas menyuarakan urgensi perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahan mendatang.

Dalam sebuah diskusi di podcast Deddy Corbuzier, Said Didu memaparkan pandangannya bahwa pergantian menteri bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah kebutuhan krusial untuk memastikan arah kebijakan negara sejalan dengan visi dan misi Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Menurut Said Didu, reshuffle kabinet adalah langkah fundamental untuk "perbaikan dan agar Presiden dapat menentukan orang-orang yang sejalan dengan visi dan misinya."

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kohesi dalam tim pemerintahan, di mana setiap anggota kabinet harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap tujuan-tujuan besar negara.

Tanpa keselarasan ini, ia khawatir, implementasi kebijakan akan berjalan pincang dan tidak efektif dalam mencapai cita-cita yang telah digariskan.

Lebih lanjut, Said Didu tidak ragu untuk menyebutkan nama-nama yang menurutnya sudah selayaknya diganti dalam reshuffle mendatang. 

Ia secara spesifik menyoroti beberapa figur, antara lain "Erik Thohir, Airlangga Hartarto, dan Bahlil."

Alasan di balik rekomendasi ini cukup gamblang: Said Didu menilai mereka "dianggap tidak memikirkan rakyat dan menyimpang dari visi Prabowo."

Ini adalah tudingan serius yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi publik dan kinerja individu-individu tersebut di mata Said Didu.

Baginya, posisi strategis dalam kabinet seharusnya diisi oleh figur-figur yang benar-benar berdedikasi pada kepentingan rakyat dan mampu menerjemahkan visi presiden menjadi kebijakan nyata.

Selain itu, Said Didu juga menyoroti sosok "Budi Arie" yang menurutnya perlu diganti. 

Ia beralasan bahwa pergantian Budi Arie diperlukan "agar rakyat yakin dengan komitmen Prabowo."

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Said Didu melihat adanya resistensi atau keraguan di kalangan masyarakat terhadap komitmen Prabowo, dan salah satu cara untuk membangun kembali kepercayaan tersebut adalah dengan mengganti figur-figur yang dianggap bermasalah atau kontroversial.

Isu kepercayaan publik ini menjadi sangat vital, mengingat legitimasi pemerintahan sangat bergantung pada dukungan dan keyakinan rakyat terhadap pemimpinnya.

Dalam konteks visinya untuk kepemimpinan Prabowo, Said Didu menjelaskan bahwa Prabowo memiliki tiga fokus utama yang harus dipegang teguh.

Pertama, "mengatasi kemiskinan di tengah kekayaan negara," khususnya yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan isu korupsi.

Kedua, "mengembalikan ekonomi yang dikuasai oligarki kepada rakyat," sebuah poin krusial yang menyoroti dominasi kelompok-kelompok tertentu dalam struktur ekonomi negara.

Dan ketiga, "mengembalikan kedaulatan negara yang diatur oleh pemilik uang kepada rakyat," yang menegaskan kembali pentingnya independensi negara dari intervensi kekuatan-kekuatan finansial.

Said Didu berharap, "Prabowo dapat segera menunjukkan komitmennya terhadap janji-janjinya."

Ini adalah seruan agar janji-janji politik tidak hanya menjadi retorika kampanye, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata.

Said Didu juga tidak segan menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada dalam "kondisi darurat", terutama terkait dengan kekayaan alam yang tidak dinikmati rakyat, praktik korupsi yang merajalela, dan cengkeraman oligarki.

Dalam kondisi demikian, ia memaklumi penempatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di berbagai sektor, seperti Kejaksaan, Timah, dan Bulog.

Baginya, langkah ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan memastikan sumber daya negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.