Duel Dua Konglomerat, Hary Tanoe vs Jusuf Hamka: Gugatan Rp103 Triliun Cuma Drama Kadaluwarsa?

POLHUKAM.ID - Polemik hukum antara dua konglomerat besar Tanah Air kembali menjadi sorotan publik.

PT MNC Asia Holding Tbk, perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo, menegaskan bahwa gugatan jumbo dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) milik Jusuf Hamka terkait transaksi sertifikat deposito pada 1999 sudah tidak relevan lagi karena dianggap kedaluwarsa.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Legal MNC Asia Holding, Chris Taufik, yang menegaskan bahwa kasus tersebut telah berkali-kali diuji di pengadilan, baik perdata maupun pidana, dan seluruh putusannya sudah berkekuatan hukum tetap.

“Transaksi yang dipermasalahkan CMNP itu terjadi 26 tahun lalu, tepatnya 12 Mei 1999. Dari sisi hukum, perkara ini sudah final dan tidak bisa lagi dipermasalahkan,” ujar Chris dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (16/8).

Transaksi Lama, Bank Sudah Dibubarkan

Kasus ini bermula saat CMNP membeli Negotiable Certificate of Deposit (NCD) yang diterbitkan Bank Unibank.

Dalam transaksi itu, MNC hanya berperan sebagai broker atau perantara. Namun pada 2001, Unibank dilikuidasi sehingga gagal bayar kepada CMNP.

Menurut MNC, kerugian yang dialami CMNP sepenuhnya merupakan tanggung jawab Unibank, bukan MNC.

“Setelah transaksi, seluruh korespondensi dilakukan langsung antara CMNP dengan Unibank. Bahkan akuntan publik sudah mengonfirmasi NCD itu sah diterbitkan,” jelas Chris.

CMNP sempat membawa kasus ini ke jalur hukum pada 2004.

Mereka menggugat Unibank, BPPN, pemerintah, hingga Bank Indonesia. Namun putusan pengadilan menegaskan NCD tersebut sah.

Upaya pidana juga dilakukan melalui laporan polisi pada 2009, tetapi Bareskrim menghentikan penyidikan pada 2011 dengan surat SP3 yang kemudian dikukuhkan lewat putusan kasasi Mahkamah Agung pada 2013.

Gugatan Baru dengan Nilai Fantastis

Meski serangkaian putusan telah keluar, pada 13 Agustus 2025, CMNP kembali mengajukan gugatan terhadap Hary Tanoe dan pihak terkait.

Nilai ganti rugi yang diminta fantastis, mencapai Rp103 triliun untuk kerugian materiil dan Rp16 triliun untuk kerugian imateriil.