Sosok Slamet Soebijanto Yang Ancam Duduki MPR Jika Pemakzulan Gibran Tak Diproses: Kita Selesaikan Secara Jantan!

POLHUKAM.ID - Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat. 

orum Purnawirawan TNI menyuarakan kekecewaan mereka terhadap DPR dan MPR yang dinilai tidak menanggapi permintaan resmi yang telah dilayangkan.

Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025), mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat resmi permintaan pemakzulan kepada lembaga legislatif.

Namun, hingga saat ini, surat tersebut belum mendapat tanggapan.

Kekecewaan Forum Purnawirawan TNI kian memuncak lantaran parlemen dinilai pasif menyikapi aspirasi mereka.

Slamet menegaskan bahwa jika tidak ada langkah konkret dari DPR maupun MPR, pihaknya akan menduduki Gedung MPR RI di Senayan.

“Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa."

"Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan,” kata Slamet dalam pernyataannya.

👇👇

Sosok Laksamana TNI Slamet Soebijanto

Slamet Soebijanto adalah mantan KSAL pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia lahir pada tahun 1951 dan saat ini telah berusia 73 tahun.

Purnawirawan TNI jenderal bintang 4 ini tercatat aktif menjabat sebagai KSAL pada tahun 2005 hingga 2007.

Slamet memiliki rekam jejak karier yang cemerlang di TNI AL.

Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1973.

Berbagai jabatan strategis di TNI AL juga sudah pernah ia emban.

Dikutip dari Wikipedia, Slamet Soebijanto tercatat pernah menjabat sebagai Kasie Navi KRI Thamrin (1974) dan Kadep Navop KRI Rakata (1980).

Selain itu, ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Komandan KRI Pulau Ratewo dan Komandan KRI Monginsidi.

Karier Slamet makin moncer setelah ia didapuk menjadi Kasilingstra Ditdik Seskoal pada 1991.

Pada 2000, Slamet dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Waasrenum TNI.

Tak lama setelah itu, ia diutus untuk menduduki posisi jabatan sebagai Asrenum Panglima TNI.

Pada tahun 2003, Slamet Soebijanto kemudian ditugaskan untuk mengemban jabatan sebagai Pangarmatim.

Di tahun yang sama, ia lalu dimutasi menjadi Wagub Lemhannas.

Baru setelah itu Slamet Soebijanto diangkat sebagai KSAL pada tahun 2005.

Forum Purnawirawan TNI Ancam Duduki MPR

Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengancam akan menduduki Gedung MPR RI di Senayan, Jakarta, jika DPR dan MPR tak kunjung memproses usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Ancaman itu disampaikan mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dalam jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Ketegangan politik meningkat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyatakan siap mengambil langkah paksa terhadap DPR dan MPR terkait mandeknya proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, menegaskan pihaknya kecewa karena surat resmi pemakzulan yang dikirim tak kunjung ditanggapi lembaga legislatif.

“Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan,” kata Slamet dalam pernyataannya.

Slamet menyebut kehadiran Gibran di pucuk kekuasaan sebagai "situasi genting bagi bangsa".

Ia menilai Indonesia berada di "ujung tanduk" dan harus diselamatkan dari potensi kehancuran.

“Negara kita memang berada di ujung tanduk, masih ada atau hancur. Oleh karena itu mau enggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini,” tegasnya.

Menurut Slamet, Forum Purnawirawan telah menempuh jalur konstitusional dengan mengirim surat resmi ke DPR dan MPR.

Namun, sikap diam parlemen membuat mereka mempertimbangkan aksi massa.

“Surat-surat yang sudah kami sampaikan, kami masih sopan, tetapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab. Oleh karena itu, kami enggak perlu menunggu lagi, kalau perlu kami selesaikan secara jantan,” lanjutnya.

Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam konferensi pers tersebut, antara lain Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Mayjen (Purn) Soenarko.

Juga hadir budayawan-politisi Erros Djarot, pakar hukum tata negara Refly Harun, serta ekonom Said Didu.

DPR RI menyatakan hingga kini belum menerima surat resmi terkait pemakzulan Gibran.

Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan bahwa masa sidang baru dibuka Selasa (1/7/2025), sehingga banyak dokumen masih menumpuk.

“Surat (pemakzulan Gibran) belum kami terima, karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Ia memastikan bahwa jika surat resmi masuk, DPR akan memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Namun, kalau nanti sudah diterima, tentu saja kami akan baca dan kami akan proses sesuai mekanismenya,” ucapnya.

Terkait koordinasi antar-lembaga, Puan menyatakan belum ada komunikasi lanjutan dengan Sekretariat Jenderal MPR maupun DPD.

“Saya belum berkoordinasi dengan kesetjenan, belum berkoordinasi dengan kesetjenan MPR dan DPD,” pungkasnya.

Sumber: Tribun