Gibran Dipaksa Jadi Wapres? Budayawan Ungkap Teori Mengejutkan di Tengah Pusaran Pemakzulan!

Sabrang mendorong adanya sikap yang lebih bijak dalam menilai.

"Saya menahan diri untuk tidak mudah menilai buruk atau baik, karena bisa jadi tidak ada pilihan lain," tegasnya.

Sikap ini bukan berarti membenarkan, melainkan sebuah ajakan untuk tidak terjebak dalam penghakiman hitam-putih yang kerap menyederhanakan masalah politik yang pelik.

Kritik Cerdas di Balik Wacana Kekuasaan

Pemakzulan, menurut Undang-Undang Dasar 1945, adalah mekanisme konstitusional yang bisa ditempuh jika presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, hingga perbuatan tercela.

Namun, Sabrang melihat ada dimensi lain di luar koridor hukum formal tersebut, yakni motif dan kondisi psikologis sang pemangku jabatan.

Ia bahkan mengilustrasikan bagaimana cara kritiknya akan berbeda jika ditujukan kepada seorang pemimpin. 

Sabrang mengaku tidak akan melontarkan ejekan dangkal, melainkan kritik yang dibangun di atas pemahaman mendalam terhadap situasi yang dihadapi figur tersebut.

Hal ini tersirat dari ucapannya pada menit 00:27:54 dan 00:28:02 dalam podcast tersebut, yang menunjukkan bahwa kritik paling tajam adalah kritik yang mengerti konteks.

Wacana yang dilemparkan Sabrang ini menjadi antitesis dari debat politik yang seringkali emosional. 

Ia mengajak publik untuk berpikir: di balik sosok Gibran yang kini menjabat sebagai wakil presiden, adakah narasi keterpaksaan, misi tersembunyi, atau pertaruhan besar yang tidak pernah terungkap ke publik?

Sumber: Suara