Prabowo Menyayangkan Aksi Demo Pemakzulan Bupati Pati Sadewo

Meski belum memberikan tanggapan secara khusus, menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Presiden RI pasti menyayangkan situasi semacam itu. 

“Belum, kalau secara khusus belum. Ya tentunya kalau beliau ya menyayangkan, itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respon beliau terhadap siapapun itu,” ujar Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.

Prasetyo menegaskan pemerintah pusat telah mengikuti perkembangan situasi di Pati sejak awal gejolak muncul. 

Selain berkomunikasi secara personal dengan Bupati Sudewo. Pemerintah juga juga terus berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mencari jalan keluar terbaik. 

“Pemerintah pusat, terutama saya sendiri, memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," kata Prasetyo. 

Menurut Prasetyo, pemerintah pusat menghormati seluruh proses unjuk rasa yang dilakukan warga Pati. Namun mengimbau semua pihak untuk menjaga kondusivitas aksi demo.

"Pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk menahan diri," tegasnya. 

Demonstrasi besar pecah di Kantor Bupati Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025, melibatkan puluhan ribu massa.

Aksi yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya sebagai bupati itu diwarnai insiden pelemparan botol air mineral dan sandal ke arah Sudewo saat ia mencoba menemui para pengunjuk rasa.

Gejolak ini dipicu kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang menuai protes luas, meski kemudian dibatalkan. 

Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istyanto, menyebut kemarahan warga juga disebabkan kebijakan lima hari sekolah, regrouping sekolah yang membuat banyak guru honorer kehilangan pekerjaan, serta PHK ratusan eks pegawai honorer RSUD RAA Soewondo.

Buntut aksi tersebut, DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memproses pemakzulan Sudewo. 

“Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati,” kata Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi.

Sumber: rmol