Dalam konteks politik, posisi Kapolri memang selalu rawan menjadi sasaran.
Keamanan dan stabilitas nasional sangat bergantung pada kepemimpinan di tubuh kepolisian.
Karena itu, isu pencopotan Listyo Sigit perlu dibaca lebih jauh dari sekadar perdebatan internal: ada narasi besar yang mencoba mengguncang kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Meski mendukung kinerja Polri, LCJ juga mengingatkan pentingnya menjaga akuntabilitas dan transparansi.
Penindakan terhadap kelompok radikal dan terorisme harus tetap berlandaskan hukum, agar publik percaya bahwa langkah Polri bukan sekadar represif, melainkan benar-benar untuk melindungi masyarakat.
Suhandono menegaskan, stabilitas keamanan dan akuntabilitas hukum harus berjalan beriringan.
Jika hanya salah satunya yang ditegakkan, maka akan muncul risiko: terlalu longgar memberi ruang bagi ideologi makar tumbuh kembali, terlalu keras justru bisa memicu resistensi masyarakat.
“Tugas kita menjaga keseimbangan, dan Kapolri saat ini sudah ada di jalur yang benar,” ujarnya.
LCJ berharap publik bisa lebih waspada terhadap narasi yang mencoba memecah belah.
Mereka menyerukan agar masyarakat membedakan kritik konstruktif dengan agitasi yang sengaja diarahkan untuk menggoyang sendi-sendi negara.
“Kita tidak boleh lengah. Ancaman itu nyata, dan sekarang mereka menargetkan simbol keamanan kita,” pungkas Suhandono.
Sumber: SuaraNasional
Artikel Terkait
Mengapa Polemik Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai? Ini Alasan Tersembunyi yang Bikin Heboh
Materai Ijazah Jokowi Rp100 vs Rp500: Benarkah Jadi Tanda Keabsahan Diragukan?
Polemik Ijazah Jokowi: Analis Ungkap Dampak Politik Tersembunyi yang Bisa Menguntungkan Keluarga
Misteri Kunjungan Rahasia ke Jokowi: Aib Besar yang Akhirnya Bocor ke Publik