Faktor ini dinilai menguntungkan Prabowo, yang kini tengah merapikan barisan kabinetnya dengan figur-figur yang loyal dan tidak terikat dengan kepentingan politik masa lalu.
Dalam konteks ini, Gatot bisa menjadi “bulldozer” untuk merombak struktur kekuasaan lama, sebagaimana disuarakan oleh sebagian warganet dalam polling daring yang beredar di platform X.
Polling yang dilakukan oleh akun anonim “Lambe Waras” menunjukkan bahwa publik terbelah.
Sebagian mendukung Gatot sebagai simbol perlawanan terhadap loyalis Jokowi, sementara lainnya menolak karena khawatir reputasi Gatot akan tercemar jika masuk ke “kolam politik yang kotor”.
Di sisi lain, pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, menyebut nama lain seperti Hadi Tjahjanto dan Tito Karnavian sebagai alternatif yang lebih teknokratik dan berpengalaman dalam birokrasi sipil.
Penunjukan Menko Polkam sebagai Cerminan Arah Politik Prabowo
Penunjukan Menko Polkam bukan sekadar pengisian jabatan kosong, melainkan refleksi dari arah politik dan strategi keamanan Presiden Prabowo.
Jika Gatot dipilih, maka itu menandakan konsolidasi kekuasaan berbasis loyalitas militer dan simbol perlawanan terhadap era sebelumnya.
Namun jika Prabowo memilih figur lain yang lebih teknokratik, maka arah kebijakan bisa lebih pragmatis dan stabil.
Dengan kondisi Indonesia yang tengah memulihkan krisis sosial, pilihan Menko Polkam akan menjadi indikator penting: apakah Prabowo memilih stabilitas atau konfrontasi, teknokrasi atau simbolisme.
Sumber: SeputarCibubur
Artikel Terkait
Teddy Indra Wijaya: Dari Ajudan Jokowi ke Seskab Rasa Perdana Menteri – Naik Tak Wajar atau Buah Kepercayaan?
Gatot Nurmantyo Bongkar Alasan Dipecat Jokowi dari Panglima TNI: Saya Ditendang karena Tidak Nurut
Qodari Resmi Jabat Kepala Bakom: Gaya Komunikasi Pemerintah Berubah Total Jadi Lebih Agresif dan Siap Perang Narasi
Ray Rangkuti Kecam Reshuffle Kelima Prabowo: Cuma Mutasi Figur Lama, Nggak Ada Perubahan Signifikan