POLHUKAM.ID - Pergantian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) pasca-reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 membuka spekulasi baru di panggung politik nasional.
Salah satu nama yang mencuat adalah Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat.
Namun, di balik sorotan publik terhadap peluang Gatot, tersimpan dinamika politik dan pertimbangan strategis yang lebih kompleks.
Pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman, menyebut bahwa kedekatan Gatot dengan Presiden Prabowo menjadi modal utama dalam bursa calon Menko Polkam.
“Secara kalkulasi politik, peluang Gatot cukup besar karena relasi dekat dengan presiden,” ujarnya.
Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa Gatot belum menunjukkan kapasitas yang teruji dalam mengelola isu-isu lintas sektor seperti hukum, politik, dan keamanan sipil.
Pendapat serupa disampaikan oleh analis komunikasi politik Hendri Satrio, yang menilai bahwa semua nama yang beredar hanyalah spekulasi publik.
“Gatot oke, Mahfud oke, tapi keputusan tetap di tangan Presiden Prabowo,” katanya.
Jejak Rekam dan Relasi Politik
Selamat Ginting, pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, menambahkan bahwa hubungan Gatot dengan Prabowo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tidak bermasalah, namun sebaliknya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Gatot diketahui dicopot dari jabatan Panglima TNI sebelum masa pensiunnya, yang memicu ketegangan politik di masa lalu.
Artikel Terkait
Strategi Jokowi 2029-2034: PSI, Kaesang, dan Misteri Dinasti Politik yang Mengguncang Indonesia
Dokter Tifa Bongkar Alasan Jokowi Paksakan Diri ke Rakernas PSI: Sakit atau Strategi?
Prabowo Gelar Pertemuan Rahasia Malam Hari: Siti Zuhro dan Susno Duadji Bicara Apa?
Gatot Nurmantyo vs Kapolri: Analisis Hukum Mengungkap Dampak Kritik yang Dinilai Melemahkan Polri