"Beberapa contoh konflik agraria yang melibatkan TNI secara langsung adalah konflik agraria di Urut Sewu, Kebumen, Marafenfen, Maluku, konflik TNI dengan masyarakat Bara-baraya, Makassar," ungkap Dewi.
Tak hanya itu, Dewi juga mengungkapkan selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, TNI merupakan aktor yang paling sering melakukan tindak kekerasan di wilayah konflik, bersama aparat kepolisian, Satpol PP dan pihak keamanan perusahaan.
"Selama periode tersebut, TNI tercatat sebanyak 69 kali melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan dalam upaya penanganan onflik," tutur Dewi.
arenanya dengan menunjuk Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN tidak serta merta menyelesaikan masalah, namun dikhawatirkameningkatkan tindakan respresif di wilayah konflik agraria.
"Alih-alih menyelesaikan masalah, penunjukan Menteri ATR/BPN dari kalangan militer justru berpotensi meningkatkan pendekatan refresif di wilayah-wilayah konflik agraria," ujar Dewi.
Penunjukkan itu juga dianggap sebagai legitimasi pendekatan represif yang selama ini dilakukan pemerintah saat berkonflik lahan dengan masyarakat sipil, seperti kasus di Wadas dan Waduk Lambo.
Sumber: suara.com
Artikel Terkait
Gibran di Pilpres 2029: Beban atau Aset? Analisis Mengejutkan Soal Risiko Prabowo
Rahasia 4,5 Jam Prabowo dengan 5 Raja Bisnis Indonesia: Apa yang Dibahas di Balik Pintu Tertutup?
Amien Rais Bongkar Keresahan Jokowi: Bisakah Gibran & PSI Menang Pilpres 2029?
Amien Rais Bongkar Penyebab Kesehatan Jokowi Drop Drastis Pasca Lengser, Ini Faktanya!