Spekulasi Jokowi Minta Prabowo Pertahankan Kapolri Dinilai Upaya Giring Opini Publik

Isu pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Oktober 2025 yang diklaim sebagai lobi politik menuai respons keras dari pengamat. Spekulasi ini muncul dari pernyataan eks anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Inf (Purn) TNI Sri Rajasa dalam video YouTube Abraham Samad Speak Up.

Dalam video tersebut, Sri menyebut Jokowi meminta Prabowo untuk mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Menanggapi hal ini, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dipercaya karena tidak memiliki dasar yang kuat.

Narasi Insinuatif yang Mengaburkan Logika Politik

Haidar Alwi menyatakan bahwa klaim Jokowi meminta Prabowo mempertahankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk "mengamankan pintu terakhir" di tengah berbagai kasus yang dihadapinya adalah tuduhan tanpa dasar fakta. Menurutnya, narasi semacam ini lebih menyerupai insinuatif yang mengaburkan logika politik dan hukum negara.

"Penunjukan dan pemberhentian Kapolri bukan produk barter politik," tegas Haidar di Jakarta, Sabtu (11/10/2025). Ia menjelaskan bahwa penetapan Kapolri memiliki mekanisme formal yang melewati pertimbangan institusional dan etika pemerintahan.

Risiko Terhadap Stabilitas Opini Publik

Haidar memperingatkan bahwa pernyataan seperti itu mengandung risiko serius terhadap stabilitas opini publik. Narasi tersebut dinilai menggeser ruang dialog publik dari argumentasi objektif menuju rumor politis yang menstigmatisasi lembaga negara, khususnya Polri.