“Dulu kenapa saya tolak itu karena bisnis to bisnis kok mau pakai tanah negara di Halim. Stasiun Halim itu tanah negara. Selama saya jadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara, saya tidak akan pernah setuju kalau itu dipakai. Halim itu kan kawasan strategis untuk pengamanan ibu kota. Pesawat tempur siaga di sana, masa mau diswastakan untuk stasiun,” tegas mantan KSAU tersebut.
Ia juga mempertanyakan logika pembangunan stasiun kereta cepat di Halim. Menurutnya, pilihan lokasi itu tidak efisien dan memperlihatkan orientasi proyek yang keliru.
“Secara logika juga lucu, katanya kereta cepat Bandung–Jakarta, kenapa harus di Halim? Kalau untuk kepentingan WNI, ya buat saja di Bekasi Timur, pusat stasiun KRL. Jadi bisa langsung terkoneksi ke Manggarai. Ini kan jelas proyek untuk mencari keuntungan, padahal tetap rugi, buktinya sekarang,” ujar Agus.
Pernyataan Resmi Menkeu Purbaya
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyatakan dengan tegas bahwa Kementerian Keuangan tidak akan ikut campur dalam persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menegaskan bahwa urusan pembiayaan dan utang proyek KCJB sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pihak yang membawahi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Artikel Terkait
Materai Ijazah Jokowi Rp100 vs Rp500: Benarkah Jadi Tanda Keabsahan Diragukan?
Polemik Ijazah Jokowi: Analis Ungkap Dampak Politik Tersembunyi yang Bisa Menguntungkan Keluarga
Misteri Kunjungan Rahasia ke Jokowi: Aib Besar yang Akhirnya Bocor ke Publik
Mens Rea Pandji: Analisis Lengkap Kontroversi, Gibran, dan Tudingan Antek Asing yang Mengguncang