Dukung Menkeu Tolak Bayar Utang Kereta Cepat, Eks KSAU: Itu Bisnis, Bukan Pakai APBN!

Ketua Umum Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi, Marsekal TNI (Purn) H. Agus Supriatna, menyatakan dukungan penuhnya atas sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi utang atau kerugian proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) dari era pemerintahan sebelumnya.

Dalam pernyataannya, Agus menilai langkah Menkeu Purbaya ini sebagai sikap tegas dan tepat dalam menjaga prinsip keuangan negara. Ia menyampaikan apresiasinya melalui kanal YouTube Anak Bangsa Channel.

“Bahwa yang menolak menggunakan APBN untuk mengatasi kerugian atau utang dari kereta api cepat itu yang saya tunggu-tunggu dari DPR seharusnya. Tapi ternyata yang tegas justru Menkeu yang baru, Pak Purbaya. Saya setuju sekali. Alasannya kan bisnis to bisnis. KCIC awalnya B2B,” ujar Agus Supriatna.

Kritik terhadap Proyek KCJB dan Lokasi Stasiun Halim

Agus mengungkapkan bahwa sejak awal, ia telah menolak proyek kereta cepat yang dinilainya sarat dengan kepentingan bisnis namun memanfaatkan aset negara. Kritik tajamnya terutama tertuju pada pembangunan stasiun di kawasan Halim Perdanakusuma.