Partai Buruh Bongkar Alasan Menolak Pilkada DPRD: Ini Jebakan Politik Transaksional!

Ia mengingatkan bahwa sistem pemilihan langsung merupakan hasil perjuangan berat Reformasi yang dibayar dengan pengorbanan rakyat, mahasiswa, dan buruh.

“Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” kata Said Iqbal menegaskan.

Solusi Tekan Biaya Politik: Transparansi Hasil Suara

Menanggapi anggapan bahwa Pilkada langsung berbiaya tinggi, Said Iqbal menyatakan bahwa sumber mahalnya terletak pada praktik politik uang, bukan pada mekanisme langsungnya. Sebagai solusi, Partai Buruh mengusulkan amendemen aturan pemilu untuk meningkatkan transparansi.

Partai Buruh mengusulkan agar hasil penghitungan suara di TPS, termasuk daftar suara, tabulasi, dan rekapitulasi, dibuka dan disampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Langkah ini diyakini dapat meminimalisir ruang untuk manipulasi hasil.

“Ketika semua partai mengetahui hasil suara masing-masing secara terbuka, ruang untuk manipulasi dapat ditekan secara signifikan,” jelas Said Iqbal yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Dengan demikian, Partai Buruh menegaskan komitmennya untuk mempertahankan sistem Pilkada langsung sebagai pilar demokrasi, penjaga kedaulatan rakyat, dan wujud nyata dari semangat Reformasi.