"Dengan Polri di bawah Presiden, marwah komando menjadi kuat. Polri dapat merespons dinamika keamanan dengan lebih gesit tanpa terhambat birokrasi berlapis," jelasnya.
Harapan Prodem: Prabowo Tak Terjebak Narasi Pseudo-Demokrasi
Lebih lanjut, Iwan berharap surat dari Prodem ini dapat menjadi pertimbangan utama Presiden Prabowo dalam mengambil kebijakan strategis. Dia mengingatkan agar Presiden tidak terjebak oleh narasi dari pihak-pihak yang mengklaim diri prodemokrasi, namun memiliki agenda terselubung.
"Kita harus melawan pihak-pihak yang seolah prodemokrasi tapi sebenarnya ingin menjebak Presiden. Mereka hanya ingin memreteli wibawa kepresidenan," tegas Iwan Sumule.
Penutup: Menjaga Warisan Reformasi 1998
Sebagai penutup, Iwan menegaskan bahwa mempertahankan posisi Polri saat ini adalah bentuk penghormatan pada perjuangan reformasi. Langkah ini dinilai tepat untuk mewujudkan Polri yang profesional, netral, dan terbebas dari pengaruh politik praktis.
"Mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden adalah langkah tepat bagi Presiden Prabowo untuk menjaga warisan sejarah reformasi 1998," tutupnya.
Artikel Terkait
Menteri PU Terbata-bata di DPR: Skema Anggaran Bencana Ternyata Pakai Utang Dulu?
SP3 Eggi-Damai: Restorative Justice atau Manipulasi Hukum yang Menggemparkan?
Prodem Beri Peringatan Keras ke Prabowo: Polri di Bawah Menteri? Ini Risiko Mengerikannya!
SP3 Eggi Sudjana Bermasalah: Restorative Justice Diterapkan Sembarangan?