Viral! Saiful Mujani Serukan Lengserkan Prabowo, Tim Hukum: Itu Bisa Termasuk Makar

Suhadi memperingatkan bahwa ajakan untuk menurunkan pemerintahan yang sah di tengah jalan membawa konsekuensi hukum yang sangat serius.

“Ajakan menurunkan Prabowo-Gibran secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan makar. Itu merongrong pemerintah yang sah dan tergolong penghasutan. Ruang publik tidak boleh diisi oleh narasi-narasi yang mengarah pada tindakan inkonstitusional,” pungkasnya.

Suhadi Soroti Prestasi Pemerintahan Prabowo yang Diabaikan

Di sisi lain, Suhadi memaparkan sejumlah capaian pemerintahan Prabowo yang menurutnya sering diabaikan oleh para pengkritik. Beberapa poin yang disebutkan antara lain:

• Reformasi Hukum: Kenaikan gaji hakim hingga 280% sebagai bagian dari pembersihan dan penguatan aparat penegak hukum.
• Stabilitas Logistik: Keberhasilan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan kelancaran arus mudik selama Lebaran.
• Ketahanan Energi: Kemampuan menahan kenaikan harga BBM di tengah gejolak harga minyak dunia, berbeda dengan kondisi di beberapa negara tetangga.

“Di mana letak kesalahan Presiden? Harga BBM stabil, bahan pokok terjaga. Ini keberhasilan nyata,” tandas Suhadi.

Suhadi menambahkan, jika ada kekurangan dalam pemerintahan, seharusnya publik memberikan masukan yang konstruktif, bukan menyebarkan narasi penggulingan. Ia juga menyentil bahwa narasi semacam ini kerap datang dari kelompok yang masih “sakit hati” pasca-kontestasi politik.