Harga BBM Naik 18 April 2026, DPR Minta Pemerintah Transparan dan Antisipasi Dampak

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku mulai Sabtu, 18 April 2026, mendapat sorotan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim. Meski diakui sebagai langkah yang sulit dihindari, Rivqy menekankan pentingnya komunikasi dan transparansi pemerintah kepada publik.

Pentingnya Transparansi Kondisi BBM Nasional

Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah untuk secara terbuka menyampaikan kondisi riil sektor BBM nasional. Penjelasan menyeluruh mengenai ketersediaan, beban subsidi, dan tantangan distribusi dinilai penting agar masyarakat dapat memahami urgensi di balik kebijakan penyesuaian harga ini.

"Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif bagaimana kondisi sebenarnya sektor BBM kita saat ini. Ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memahami urgensinya," tegas Legislator Fraksi PKB tersebut.

Permintaan Antisipasi Dampak dan Jaga Stabilitas Pasokan

Selain transparansi, Rivqy juga menyoroti perlunya langkah antisipatif yang jelas dari pemerintah dan BUMN energi. Kesiapan strategi, termasuk dalam pengelolaan distribusi dan cadangan energi, harus dipastikan berjalan optimal untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi ke depan.

Yang tak kalah penting, ia mengingatkan agar kenaikan harga BBM ini tidak memicu lonjakan harga kebutuhan pokok. Rivqy menegaskan bahwa penyesuaian saat ini hanya terjadi pada BBM dengan Research Octane Number (RON) tinggi, sehingga dampaknya harus dikelola agar tidak membebani daya beli masyarakat.