PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
6. Akses Pendidikan Vokasi
Calon PRT berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi dari pemerintah pusat, daerah, maupun perusahaan penempatan.
7. Ketentuan Khusus Pelatihan
Ada ketentuan khusus mengenai pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon PRT untuk meningkatkan kompetensi.
8. Legalitas Perusahaan Penempatan
Perusahaan Penempatan PRT (P3RT) wajib berbadan hukum dan memiliki izin resmi dari pemerintah pusat.
9. Larangan Pemotongan Upah
P3RT dilarang keras memotong upah PRT atau melakukan tindakan sejenis yang merugikan pekerja.
10. Peran RT/RW dalam Pengawasan
Pembinaan dan pengawasan melibatkan RT/RW untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap PRT di lingkungan masyarakat.
11. Perlindungan PRT di Bawah Umur
PRT berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang telah bekerja sebelum UU ini berlaku tetap diakui haknya dan mendapat pengecualian.
12. Tenggat Waktu Aturan Pelaksana
Peraturan pelaksanaan UU PPRT wajib ditetapkan paling lambat satu tahun sejak UU ini berlaku efektif.
Pengesahan UU PPRT ini menjadi tonggak sejarah dalam memberikan payung hukum dan perlindungan yang komprehensif bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia, mengakhiri penantian panjang sejak pertama kali diusulkan pada tahun 2004.
Artikel Terkait
Kontroversi Bahlil: Benarkah Kebijakan ESDM Baru Tricky dan Picu Penurunan Kepercayaan Publik?
Logo Babi di Acara Maulid Nabi: Intrik Politik atau Pelecehan Agama? Ini Analisis dan Tuntutannya
Bahlil Naikkan Harga BBM & LPG: Bumerang Politik Pertama untuk Pemerintahan Prabowo?
Letjen Djon Afriandi Diduga Tampar Ajudan Prabowo: Fakta atau Hoax Viral?