POLHUKAM.ID - Pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe di pemilu 2024 dinilai tidak pantas dan menyalahi kaidah demokrasi. Jokowi mengaku cawe-cawe demi kepentingan nasional.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto merespons apa yang diutarakan Jokowi, Selasa (30/5).
Menurut Mulyanto, Jokowi seharusnya netral dalam penyelenggaraan pemilu. Artinya, tidak boleh ikut campur dalam urusan dukung mendukung atau jegal-menjegal salah satu kandidat.
Kata Mulyanto, tugas Presiden adalah menjamin pemilu terselenggara sesuai jadwal secara jurdil.
Kata Anggota Komisi VII ini, Jokowi harus paham bahwa setiap pemerintahan ada batas masa jabatannya. Presiden harus menghormati mekanisme pergantian kekuasaan, bukan malah cawe-cawe mendukung satu kandidat.
Artikel Terkait
Anies Baswedan Datang ke Cikeas Tanpa Undangan: SBY & AHY Bereaksi, Ini Motif Tersembunyi!
Buku Otak Politik Jokowi Segera Terbit: Riset Neurologi Ungkap Sisi Lain Jokowi?
Menteri Bahlil Klaim Stok BBM Aman, IPO Minta Prabowo Waspada: Ini Risiko Krisis yang Disembunyikan?
Pertemuan Rahasia di Cikeas: Inikah Sinyal Awal Duet Anies-AHY untuk Pilpres 2029?