POLHUKAM.ID - Pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe di pemilu 2024 dinilai tidak pantas dan menyalahi kaidah demokrasi. Jokowi mengaku cawe-cawe demi kepentingan nasional.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto merespons apa yang diutarakan Jokowi, Selasa (30/5).
Menurut Mulyanto, Jokowi seharusnya netral dalam penyelenggaraan pemilu. Artinya, tidak boleh ikut campur dalam urusan dukung mendukung atau jegal-menjegal salah satu kandidat.
Kata Mulyanto, tugas Presiden adalah menjamin pemilu terselenggara sesuai jadwal secara jurdil.
Kata Anggota Komisi VII ini, Jokowi harus paham bahwa setiap pemerintahan ada batas masa jabatannya. Presiden harus menghormati mekanisme pergantian kekuasaan, bukan malah cawe-cawe mendukung satu kandidat.
Artikel Terkait
Prabowo Dua Periode 2029: Rahasia Kepercayaan Diri Gerindra & Masa Depan Koalisi Tanpa Gibran
Isu Kapolri Membangkang Prabowo: Opini Jahat atau Upaya Sistematis Serang Polri?
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?