Mayoritas Rakyat Tak Setuju Pindah Ibukota, Pengamat: Bukti IKN Cuma Ambisi Elite

Padahal, kata Jamiluddin, Indonesia menganut sistem demokrasi. Sistem ini seharusnya melibatkan rakyat dalam setiap memutuskan hal-hal strategis, termasuk pemindahan IKN.

“Itu tentu menjadi preseden buruk bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Kedaulatan rakyat terkesan diabaikan. Rakyat hanya jadi penonton di tengah hingar bingar pembangunan IKN,” pungkasnya.

Temuan survei Indostrategic bertajuk "Keberlanjutan Vs Perubahan: Dinamika Peta Politik Menuju Pemilu 2024", hanya 40,1 persen responden setuju dengan pemindahan ibu kota negara. Rinciannya, yang menyatakan sangat setuju 8,1 persen dan cukup setuju 32 persen.

Sementara, 57,3 persen responden mengaku tidak setuju, dengan rincian kurang setuju 30,1 persen dan sangat tidak setuju 27,2 persen. Serta masih ada responden tidak jawab 2,6 persen

Sumber: RMOL