“Konsolidasi mesin politik relawan di sekitar Jokowi yang kini merapat ke Prabowo Subianto, justru diberikan kekuasaan besar dalam pemerintahan Jokowi,” ujar Umam saat dihubungi secara terpisah, Senin (17/7).
“Hal ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subianto, ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo,” tutur Umam.
Jokowi memang memiliki hak prerogatif untuk menunjuk siapa pun yang ia kehendaki menjadi bagian dari kabinetnya. Ini adalah hak istimewanya sebagai Presiden tanpa campur tangan partainya.
Ini juga merupakan dara Jokowi mempertahankan orang-orangnya agar tetap setia mendukung keputusannya termasuk soal Pilpres 2024 nanti, siapa pun sosoknya.
“Jadi saya melihatnya bahwa Jokowi ingin menasbihkan diri bahwa ia ingin menjadi kingmaker ingin mengkondisikan relawan itu dalam genggamannya untuk bisa satu barisan dengannya untuk mendukung Capres yang dia menangkan di 2024 nanti,” bebernya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo di Istana Negara, Senin (17/7). Setelah resmi menjadi menteri, Budi Arie mengaku ia tidak akan meninggalkan posisinya sebagai ketua umum organisasi pendukung Jokowi, Projo.
"Masih ketua umum Projo," ucap Arie usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7).
Projo adalah organisasi relawan darat terbesar pendukung Jokowi selama pilpres. Berbeda dengan sebagian besar kelompok relawan lainnya, Projo mengantongi status resmi sebagai ormas dari Kemenkumham.
Sumber: kumparan
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara