POLHUKAM.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi keluhan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kesulitan untuk menindak praktik korupsi di pelabuhan.
"Itu masalah kita ramai-ramai, bukan hanya masalahnya KPK. Saya juga pusing lihat itu karena kita sudah benahi pelabuhan besar, masih ada pelabuhan tikus," kata Luhut di Gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023).
Meski begitu, Luhut mengatakan pihaknya bersama KPK terus melakukan upaya untuk membatasi pelabuhan sebagai langkah pencegahan dan penindakan korupsi.
"Misalnya, penyelundupan palm oil, minyak kelapa sawit itu masih dilakukan tapi sekarang dengan pengalaman kita ini, kita sudah mulai batasi dan sangat berkurang dengan signifikan dan seluruh kegiatan itu KPK terlibat," ujar Luhut.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengeluhkan sulitnya pencegahan korupsi di pelabuhan.
Artikel Terkait
Partai Demokrat Bongkar Standar Ganda AS-Israel: Serangan ke Iran Picu Terorisme Baru?
Innalillahi! Try Sutrisno Wafat: Kisah Wapres ke-6 RI dari Medan Perang ke Istana
Rocky Gerung Peringatkan Prabowo: Risiko Jadi Mediator Iran-AS dan Fakta Tuduhan Agen Amerika
PMI Investasi Rp 5,3 Triliun di Indonesia: Sampoerna Jadi Pusat Ekspor Global untuk 30+ Negara?