"Terlepas mau apapun itu alasan yang dibangun oleh KPK, tapi nuansa politiknya ini sangat tinggi," kata dia.
Menurut Masinto, langkah politis KPK ini tidak bisa ditolerir lantaran menjadikan hukum menjadi mainan politik.
"Ini yang menurut saya tidak boleh kita tolerir hukum dijadian alat politik, itu tidak benar, itu menentang prinsip-prinsip demokrasi," kata Masinton.
Sebelumnya KPK membantah ada muatan politik dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012. KPK mengklaim memeriksa Cak Imin pasca deklarasi Bacawapres tidak berkaitan dengan politik.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara