"Terlepas mau apapun itu alasan yang dibangun oleh KPK, tapi nuansa politiknya ini sangat tinggi," kata dia.
Menurut Masinto, langkah politis KPK ini tidak bisa ditolerir lantaran menjadikan hukum menjadi mainan politik.
"Ini yang menurut saya tidak boleh kita tolerir hukum dijadian alat politik, itu tidak benar, itu menentang prinsip-prinsip demokrasi," kata Masinton.
Sebelumnya KPK membantah ada muatan politik dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012. KPK mengklaim memeriksa Cak Imin pasca deklarasi Bacawapres tidak berkaitan dengan politik.
Sumber: inilah
Artikel Terkait
Utang RI Tembus Rp9.920 Triliun, Menkeu Purbaya: Jangan Khawatir, Ini Bukti Kita Paling Hati-Hati!
Utang Indonesia Tembus Rp9.920 Triliun, Menkeu Bilang Jangan Panik—Ini Alasannya
Utang RI Tembus Rp9.920 Triliun, Menkeu Purbaya: Jangan Lihat Nominalnya, Lihat Ini!
PPATK dan OJK Gagal Total? Begini Modus Judi Online Hayam Wuruk yang Lolos dari Radar Sistem Keuangan