POLHUKAM.ID -Perhimpunan Aktivis 98 menyatakan ada empat program tuntutan dari agenda reformasi 1998 yang gagal dituntaskan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun berkuasa.
Hal itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk "Mandat Aktivis 98 untuk Penuntasan Agenda Reformasi 1998 Kepada Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024 - 2029" di Jakarta pada Rabu kemarin (11/10).
Empat program tuntutan dari agenda reformasi 1998 tersebut adalah pemberantasan praktik korupsi, penegakan hukum dan HAM, penghapusan Dwi Fungsi TNI/Polri, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Juru bicara Perhimpunan Aktivis 98 Fauzan Luthsa mengatakan, keempat program tuntutan tersebut harus dapat dituntaskan oleh presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2024.
"Empat program tuntutan tersebut sangat strategis dan akan berdampak pada iklim demokrasi yang sehat di Indonesia" kata Fauzan melalui keterangan persnya, Kamis (12/10).
Menurut Fauzan, misalnya program pemberantasan korupsi yang mana justru makin menggila, bahkan tidak ada keseriusan Presiden Jokowi untuk benar-benar mewujudkan Indonesia bebas korupsi.
"Hukuman untuk pelaku korupsi terlalu ringan, sedangkan pengungkapan kasus korupsi lebih dilatarbelakangi kepentingan politik kekuasaan," kata Fuzan.
Artikel Terkait
Menteri Bahlil Klaim Stok BBM Aman, IPO Minta Prabowo Waspada: Ini Risiko Krisis yang Disembunyikan?
Pertemuan Rahasia di Cikeas: Inikah Sinyal Awal Duet Anies-AHY untuk Pilpres 2029?
Robot atau Boneka? Rismon Sianipar Dituding Diremot dari Solo untuk Serang Roy Suryo
Anies Baswedan Datang Tanpa Undangan ke Halal Bihalal SBY, Demokrat: Panitia Tidak Mengundang