"Apa yang dilakukan oleh MK baru-baru ini justru bertentangan dengan konstitusi. MK telah bertindak inkonstitusional," tegas anggota Komisi II DPR RI itu.
Dia menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekalipun tidak bisa serta merta mengubah Peraturan KPU (PKPU). Untuk mengubah aturan, KPU harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi II dan pihak pemerintah yang diwakili Mendagri.
Menurutnya, MK juga telah kebablasan lantaran menambah norma yang sudah ada. Sesuatu yang tidak semestinya dilakukan oleh lembaga yudikatif.
"Open legal policy alias pembuat undang-undang telah diambil alih oleh MK," tuturnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara