POLHUKAM.ID - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mewanti-wanti akan potensi jatuhnya pemerintahan Presiden Joko Widodo karena krisis di bidang politik dan ekonomi.
JK, sapaan akrabnya, menilai bahwa pemerintahan di Indonesia bakal jatuh apabila menghadapi dua krisis sekaligus, yakni krisis politik dan ekonomi.
"Kemakmurannya tidak capai, adilnya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, maka terjadilah. Karena itulah maka kita harus menghindari itu terjadi pada dewasa ini," kata JK dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
JK menuturkan, pemerintahan Presiden Soekarno runtuh setelah lawan-lawan politiknya ditangkapi, disusul dengan kenaikan harga yang ramai-ramai diprotes oleh masyarakat.
Pada tahun 1998, situasi serupa dialami Presiden Suharto yang pendekatan otoriternya dikecam banyak pihak.
Pada saat bersamaan, Indonesia pun dihantam oleh krisis keuangan dunia yang membuat harga melambung tinggi.
Menurut JK, catatan sejarah itu menunjukkan bahwa krisis politik dan krisis keuangan yang terjadi bersamaan dapat membuat pemerintahan jatuh.
"Jadi dua krisis bersamaan timbul, (krisis) poltiik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan atau saling mempengaruhi maka jatuhlah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tak jalan, yaitu kesejahteraan," ujar JK.
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?