Ironi PDIP: Partai Penguasa, Merasa Ditekan Penguasa

POLHUKAM.ID -  PDIP mengalami situasi yang mungkin tidak diprediksi sebelumnya dan mencoba untuk elegan menyikapi, sekalipun getir. Nyaris 10 tahun menyandang status the ruling party (partai penguasa), kini ironi menghampiri partai banteng moncong putih lantaran merasa ditekan penguasa.

Tekanan semakin terasa menjelang masa tahapan kampanye Pilpres 2024. Sebagai langkah antisipasi, PDIP mendirikan posko pengaduan di 38 provinsi melalui pembentukan Tim Pemenangan Daerah (TPD).

"Ya tekananan ada," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Merasa tak sendirian, PDIP juga berkomunikasi dengan capres-cawapres nomor urut 1, Anies-Muhaimin (Amin) dalam pembentukan posko antikecurangan. Ketika disinggung, bentuk-bentuk tekanan seperti apa yang dialami PDIP, Hasto menilai semuanya bermula dari putusan MK yang memberi karpet merah Gibran Rakabuming maju pilpres.

"Ya banyak. Kita menyepakati dengan Amin juga, penggunaan suatu instrumen kekuasaan," kata Hasto.

Pasangan Amin maupun pasangan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud didukung partai-partai penguasa. Amin didukung Nasdem, PKB minus PKS yang memiliki perwakilan di kabinet, sedangkan Ganjar-Mahfud didukung PDIP, PPP, Hanura dan Perindo, yang seluruhnya anggota kabinet.

Secara komposisi, Anies berpasangan dengan Muhaimin bos PKB, partai pendukung Jokowi selama dua periode. Sedangkan pasangan nomor urut 3 bukan hanya didukung PDIP yang melahirkan Jokowi, tetapi ada sosok Mahfud, Menko Polhukam RI.