Bawaslu Dalami Dugaan Politik Uang di Depok, Prosesnya Sudah Sampai Sini

"Jika terbukti bersalah, subjek yang melanggar dapat dikenakan pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta, sesuai pasal 523 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017," terang Sulastio.

Sulastio menegaskan, tidak hanya itu, pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatalkan nama caleg yang terbukti melanggar, menjadikannya tak layak sebagai calon terpilih.

Baca Juga: Pemkot Depok Ajukan Formasi PPPK 31 Januari

"Bawaslu Kota Depok berkomitmen untuk menjalankan proses hukum dengan adil dan transparan, serta mengajak masyarakat untuk terus aktif melaporkan potensi pelanggaran pemilu demi menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi," pungkas Sulastio. ***

Jurnalis : Irfan

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: radardepok.com