"Kami sama-sama punya pikiran bahwa rasanya saya tidak berkomunikasi langsung soal ini, tapi rasa-rasanya kami punya catatan yang sama soal ini, dan kita tidak akan membiarkan," ujar Ganjar di Posko Teuku Umar, Jakarta, Kamis (21/3/2024), dikutip dari Republika.
"Apakah nanti dalam persidangan ada kesamaan dan lain sebagainya, nah itu kita lihat di persidangan saja. Sehingga saya ingin menjadi fair dan tidak ada agenda-agenda lain, kolaborasi-kolaborasi yang terkait dengan agenda tertentu, tidak," sambungnya.
Dalam sebulan terakhir, ia bersama Mahfud MD mendengarkan cerita masyarakat terkait tercorengnya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Mulai dari diloloskannya Gibran menjadi calon wakil presiden (cawapres), politisasi bantuan sosial (bansos), hingga pengerahan aparat negara.
Hal tersebut tentu mencoreng harapan masyarakat yang menginginkan Pemilu 2024 dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Sebaliknya, pencorengan demokrasi justru terjadi selama proses pelaksanaannya.
"Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar-Mahfud sudah bersepakat kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi," ujar Ganjar.
Sumber: populis
Artikel Terkait
Isu Kapolri Membangkang Prabowo: Opini Jahat atau Upaya Sistematis Serang Polri?
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?
Prabowo 2029: Siapa yang Akan Jadi Cawapres dan Mengubah Peta Politik?