POLHUKAM.ID -Upaya PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU karena meloloskan Gibran ditanggapi ringan Sekjen Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid.
Menurutnya, TKN menghormati langkah PDIP, meskipun diyakini tidak akan berpengaruh kepada legalitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
"Hanya dua yang berhak mengadili, pertama Bawaslu pada masa proses, dan kedua Mahkamah Konstitusi, kalau itu menyangkut masalah hasil. Jadi kalau PTUN, apa yang mau di PTUN-kan?" dia balik bertanya, saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).
Dia menilai usaha yang dilakukan PDIP hanya untuk menjaga momentum dan semangat perjuangan di internal kader.
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?