POLHUKAM.ID -Kemunculan Mahkamah Rakyat yang digagas sejumlah tokoh pergerakan, dinilai sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menuturkan, pengadilan Mahkamah Rakyat yang digelar di Universitas Indonesia (UI), beberapa waktu lalu, merupakan gerakan sosial mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi selama dua periode berjalan.
"Ini membuktikan periode kedua Jokowi malah menghadirkan kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinannya," kata Efriza, kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Kamis (27/6).
Menurutnya, perspektif masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi lebih kepada pendekatan hak asasi manusia (HAM), sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan diukur berdasarkan asas kemanfaatannya terhadap masyarakat luas.
"Namun ia gagal menunjukkan kepemimpinan yang baik dan pengelolaan kekuasaan termasuk pengelolaan keuangan," sambungnya menegaskan.
Artikel Terkait
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?
Prabowo 2029: Siapa yang Akan Jadi Cawapres dan Mengubah Peta Politik?
Tragedi Ngada: Benarkah Sekolah di Indonesia Sudah Gratis?