POLHUKAM.ID -Kemunculan Mahkamah Rakyat yang digagas sejumlah tokoh pergerakan, dinilai sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menuturkan, pengadilan Mahkamah Rakyat yang digelar di Universitas Indonesia (UI), beberapa waktu lalu, merupakan gerakan sosial mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi selama dua periode berjalan.
"Ini membuktikan periode kedua Jokowi malah menghadirkan kekecewaan masyarakat terhadap kepemimpinannya," kata Efriza, kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Kamis (27/6).
Menurutnya, perspektif masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi lebih kepada pendekatan hak asasi manusia (HAM), sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan diukur berdasarkan asas kemanfaatannya terhadap masyarakat luas.
"Namun ia gagal menunjukkan kepemimpinan yang baik dan pengelolaan kekuasaan termasuk pengelolaan keuangan," sambungnya menegaskan.
Artikel Terkait
Utang RI Tembus Rp9.920 Triliun, Menkeu Purbaya: Jangan Khawatir, Ini Buktinya!
Utang Indonesia Tembus Rp9.920 Triliun, Menkeu Purbaya: Jangan Lihat Besarnya, Tapi Ini Alasannya!
Utang Indonesia Tembus Rp9.920 Triliun, Menkeu Bilang Jangan Panik – Ini Alasannya
Utang RI Tembus Rp9.920 Triliun! Menkeu Buka Suara: Jangan Panik, Ini Alasannya