Politik Oke Gas Ugal-Ugalan Prabowo

POLHUKAM.ID - Pemilihan Presiden 2024 dengan jargon "Oke Gas-Oke Gas" yang digaungkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memang menarik perhatian banyak pihak. 

Kini, setelah lebih dari 100 hari pemerintahan, berbagai program mulai diimplementasikan. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi janji politik keduanya. 

Pada 6 Januari 2025, program ini dimulai dan telah menyasar 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi. 

Presiden Prabowo bahkan meminta agar pelaksanaannya dipercepat, agar lebih banyak rakyat yang bisa merasakannya, dengan harapan MBG bisa meningkatkan kualitas gizi dan kecerdasan generasi muda Indonesia, sehingga pada 2045 Indonesia dapat mencapai status "Indonesia Emas".

Namun, apakah program MBG ini benar-benar dapat membawa dampak positif bagi kualitas pendidikan dan kecerdasan anak bangsa, atau hanya sekadar langkah politis yang memanfaatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik? 

Ini menjadi pertanyaan yang patut diajukan, mengingat dampak dari kebijakan ini dapat meluas ke berbagai aspek lainnya dalam pemerintahan.

Salah satu dampak yang paling terasa adalah pemotongan anggaran besar-besaran yang dilakukan di berbagai kementerian dan badan pemerintahan. 

Pemotongan anggaran ini bervariasi antara 50% hingga 80%, dengan yang paling mencolok terjadi pada sektor infrastruktur, yang mengalami pemotongan hingga 74%. 

Bahkan, anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) yang semula dijadikan prioritas oleh Prabowo selama kampanye, juga mengalami pengurangan besar-besaran hingga 75%. 

Pada masa kampanye, Prabowo selalu menegaskan bahwa melanjutkan pembangunan IKN adalah bagian dari skala prioritasnya, namun setelah berkuasa, kebijakan yang diambil seolah mengingkari komitmen tersebut. 

Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama mengenai konsistensi janji-janji yang telah disampaikan.

Selain masalah anggaran, munculnya kasus pagar laut di Tangerang juga semakin memperburuk citra pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Kasus ini mencuat setelah diduga ada kaitannya dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terafiliasi dengan pengusaha yang memiliki Pantai Indah Kapuk (PIK). 

Ketika kasus ini mencuat, banyak pihak merasa bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan janji Prabowo yang selalu menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kelompok tertentu. 

Kasus ini menyiratkan adanya praktik-praktik politis yang memperburuk citra pemerintah.

Lebih lanjut, kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatur hilirisasi Gas 3 kg juga menjadi sorotan. 

Pihak pengecer tidak diperkenankan lagi menjual ke end user (pembeli), sehingga masyarakat harus mengantre dari pangkalan Gas yang tersedia. 

Kebijakan ini mengakibatkan kelangkaan dan ketidakstabilan pasokan gas di masyarakat, yang pada gilirannya membuat rakyat kecil merasa dirugikan.