Fakta dan Kejanggalan Salinan Ijazah Jokowi dari KPU DKI Menurut Roy Suryo

Polemik ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memanas. Tim kuasa hukum penggugat, yang melibatkan pakar telematika Roy Suryo, berhasil mendapatkan salinan legalisir dokumen pendidikan Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta pada Senin (13/10/2025). Dokumen ini disebut akan menjadi bukti kunci dalam sidang gugatan perdata yang sedang berlangsung.

Proses memperoleh salinan ijazah ini tidak mudah. Tim yang dipimpin Eggi Sudjana harus melalui serangkaian proses hukum di Komisi Informasi Pusat (KIP) hingga akhirnya majelis komisioner memerintahkan KPU DKI untuk menyerahkan dokumen yang telah lama menjadi perbincangan publik tersebut.

"Alhamdulillah, setelah melalui proses persidangan di KIP dan dimenangkan oleh kami, Tim Kuasa Hukum Penggugat Ijazah Jokowi, akhirnya hari ini KPU DKI menyerahkan Salinan Ijazah-ijazah yang dilegalisir," ujar Roy Suryo dalam keterangannya.

Setelah dianalisis, Roy Suryo dan timnya mengungkap sejumlah fakta dan kejanggalan yang mengejutkan dari salinan ijazah tersebut. Berikut adalah rangkuman lengkap temuannya.

1. Hanya Tiga Lembar Dokumen yang Diserahkan

KPU DKI Jakarta hanya menyerahkan tiga lembar dokumen penting yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Dokumen tersebut terdiri dari salinan ijazah SD, SMP, dan SMA. Yang mencolok adalah tidak adanya salinan ijazah strata satu (S1) dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam berkas tersebut.

2. Kejanggalan pada Legalisir Ijazah SMA

Fokus utama temuan tim kuasa hukum adalah pada salinan ijazah SMA Negeri 6 Surakarta. Roy Suryo menyoroti perbedaan mencolok pada proses legalisir. Menurutnya, legalisir tidak dilakukan oleh kepala sekolah yang menjabat saat itu, melainkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Legalisirnya aneh, karena yang melegalisir Kepala Dinas Dikbud, bukan Kepala Sekolah," ungkap Roy.