Setelah Satryo, Siapa Nama Menteri Yang Layak Di-reshuffle Presiden Prabowo?

Karena itu, Bahlil menjadi sasaran kemarahan masyarakat.  

Nama Budi Arie pun demikian. Dia menjadi kontroversial karena namanya terseret dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Informasi dan Digital. 

Dia  pernah diperiksa sebagai saksi di  Mabes Polri pada Desember 2024. 

Selain itu,  keduanya masuk sebagai menteri kinerja terburuk bersama  Yandri Susanto, Raja Juli dan Menteri HAM Natalius Pigai berdasarkan hasil survei yang dilakukan Center of Economic and Law Studies atau Celios bertajuk 'Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran.' Dalam survei itu juga disebutkan kelimanya layak untuk di-reshuffle. 

Survei dilaksanakan Celios  terhadap 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel. Budie Arie menerima skor -39 yang artinya tidak adanya terobosan dalam pengelolaan koperasi.

Bahlil Lahadalia  memperoleh skor -25 berkaitan dengan efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral, dan transisi energi bersih  dan belum jelasnya pemensiunan PLTU batubara paska G20 Brasil. 

Raja Juli Antoni dengan nilai -45. Skor itu menunjukkan  kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang berisiko tinggi meningkatkan deforestasi.

Yandri Susanto mendapatkan nilai -29 karena kontroversi kebijakannya terkait desa yang memicu kritik tajam, ditambah dugaan konflik kepentingan yang menyertainya saat awal menjabat. 

Senada dengan Dedi, Yusak turut mengamini menteri yang berlatar belakang dari partai politik tidak akan masuk dalam radar reshuffle Prabowo. 

Begitu juga menteri yang terafiliasi dengan bekas Presiden ke 7 Joko Widodo. Sebab katanya Prabowo pasti menghitung untung ruginya. 

Namun kembali ditegaskannya, peluang mereka di-reshuffle tetap terbuka, jika tekanan publik terus meluas. 

Terlebih nantinya, jika di antara mereka ada yang terjerat masalah hukum, maka peluang di-reshuffle semakin terbuka. 

"Kalau misalnya kasusnya diusut oleh lembaga-lembaga peradilan ya bisa saja tekanan publik semakin meluas, kan," ujar Yusak. 

Sumber: Suara