Wamenaker Noel Ebenezer Harus Membuktikan Janjinya, MUNDUR!

POLHUKAM.ID - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus meningkat, memperburuk angka pengangguran di Indonesia.

Namun, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer justru mengeluarkan pernyataan yang dinilai tidak empatik, dengan menyebut bahwa masih banyak lapangan pekerjaan tersedia.

Ketua Organisasi Rakyat Anti Korupsi (ORASI) menyoroti ketimpangan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

"Seperti yang kita ketahui bersama, masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi aturan pengupahan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Banyak pekerja menerima gaji di bawah upah minimum kota (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP)," ujarnya.

Ketimpangan ini semakin diperparah oleh perusahaan yang berdalih kesulitan finansial, padahal banyak pengusaha diduga tidak transparan dalam mengelola keuangan.

Akibatnya, eksploitasi tenaga kerja dengan upah murah terus terjadi tanpa tindakan tegas dari pemerintah.

Wamenaker Diminta Fokus pada Kesejahteraan Buruh

Aktivis buruh Ivan Panusunan menegaskan bahwa Wamenaker seharusnya lebih fokus menyelesaikan masalah pengupahan ketimbang mengumbar retorika yang tidak menyentuh akar permasalahan.