Wapres Masih Bau Kencur, Rocky Gerung: Gibran Tak Mampu Hadapi Kompleksitas Politik Global!

Dalam jangka panjang, krisis politik itu hanya terselesaikan melalui pertarungan militer atau terjadinya perang senjata.

Usulan Rocky Gerung ke Prabowo

Dalam siniar tersebut, Rocky Gerung juga menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan perombakan atau reshuffle menteri di kabinet pemerintahannya. 

Usulan reshuffle itu disampaikan Rocky saat menyikapi situasi global yang tengah terjadi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) versus Tiongkok. 

"Jadi kalau terjadi reshuffle itu bukan sekadar mengganti orang yang yang tidak berwawasan atau gagal untuk menyelenggarakan visi dari Presiden Prabowo. Tapi juga orang yang betul-betul secara ideologis paham jenis kebijakan baru atau jenis ekonomi baru menghadapi situasi perang dagang ini," beber Rocky Gerung dalam siniar di akun Youtube pribadinya.

Rocky Gerung beranggapan kalau Prabowo memang sudah seharusnya segera merombak jajaran kabinetnya. 

Karena susunan Kabinet Merah Putih saat ini dinilai sudah tidak mampu menyusun kebijakan ekonomi, politik, juga pertahanan.

Ketegangan politik global, salah satunya dipicu karena perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, menurut Rocky, cukup jadi pemicu Prabowo untuk merevisi kabinet dan memastikan jajaran anak buahnya bisa bekerja untuk menjaga stabilitas dalam negeri juga memiliki pengetahuan tentang global politik.

Rocky Gerung menyebutkan, pada akhirnya setiap anggota kabinet tersebut yang akan jadi sumbu untuk lakukan bergai negosiasi, seperti negosiasi ekonomi, politik, hak asasi manusia, hingga lingkungan di dalam forum internasional.

"Maka setiap menteri kabinet itu harus orang yang juga punya perspektif global security," ucap Rocky Gerung. 

Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu mengkritisi bahwa kabinet Prabowo bahkan juga penasihat presiden saat ini belum memahami situasi global yang mengarah pada kondisi perang dingin perdagangan.

"Kita masuk di dalam kajian realisme dalam politik internasional yang menganggap bahwa national interest itu tidak mungkin lagi dinegosiasikan bahwa keinginan untuk masuk dalam perdagangan, tata perdagangan dunia yang adil itu tidak mungkin lagi dilanjutkan," pungkasnya.

Sumber: Suara