Sebut Pengusul Makzulkan Gibran Kampungan, Pakar Politik Selamat Ginting: Luhut Pragmatis & Penjilat!

- Jumat, 09 Mei 2025 | 14:05 WIB
Sebut Pengusul Makzulkan Gibran Kampungan, Pakar Politik Selamat Ginting: Luhut Pragmatis & Penjilat!

POLHUKAM.ID - Pengamat militer sekaligus jurnalis senior Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyoroti tajam pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut para pengusul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai "kampungan".


Menurut Ginting, sikap Luhut itu bukan hanya merendahkan proses demokrasi, tetapi juga mencerminkan karakter purnawirawan prajurit yang pragmatis dan oportunis, serta cenderung menjilat kekuasaan.


"Ini yang harus kita waspadai. Pernyataan seperti itu justru memperlihatkan bahwa ada purnawirawan yang tidak berdiri di atas prinsip, melainkan pada kepentingan kekuasaan. Itu bukan sikap negarawan," tegas Ginting dalam kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Kamis 8 Mei 2025.


Ginting menilai, usulan pemakzulan terhadap Gibran dari Forum Purnawirawan TNI seharusnya dipandang sebagai bentuk kewaspadaan dan kepedulian terhadap masa depan demokrasi. Bukan justru dicibir dengan istilah yang merendahkan.


"Yang demokratis justru mereka yang berani bersuara, bukan yang hanya bertepuk tangan untuk kekuasaan. Pernyataan Luhut malah menunjukkan dirinya sebagai purnawirawan yang tidak independen, terlalu pragmatis, dan loyal membabi buta," kata Ginting.


Ia juga mengingatkan kembali ucapan Prabowo Subianto pada 2018 soal Indonesia bisa bubar di 2030.


Menurut Ginting, salah satu variabel kuat menuju kehancuran itu kini tampak jelas yakni lahirnya dinasti politik Jokowi, dengan naiknya Gibran sebagai wakil presiden.


Bahkan, Ginting menyebut kondisi ini sebagai ancaman serius terhadap moralitas kekuasaan dan demokrasi Indonesia.


"Baru seminggu Gibran dilantik, sudah ada spanduk Gibran 2029. Semua ini dikendalikan tanpa proses institusional yang wajar. Di masa Jokowi, Wanjakti dan norma militer dikesampingkan, semua ditentukan oleh satu tangan," tegasnya.


Ginting pun mengapresiasi keberanian Try Sutrisno, Wapres ke-6 RI sekaligus mantan Panglima ABRI, yang berani mengkritik kekuasaan sejak era Jokowi bahkan hingga SBY.


Ia berharap Presiden Prabowo bisa merespons kritik dengan bijak seperti SBY dulu, dan tidak mengikuti pola Luhut yang dinilai hanya memperkuat oligarki.


"Try Sutrisno memberi teladan bagaimana seorang purnawirawan sejati bertindak. Bukan hanya diam atau memihak karena kepentingan pribadi. Kita butuh orang tua seperti Try untuk melawan kezaliman," kata Ginting.


πŸ‘‡πŸ‘‡



Hattrick! Luhut Sudah 3 Kali Ngomong 'Kampungan', Terbaru Soal Surat Terbuka Forum Purnawirawan Prajurit TNI



POLHUKAM.ID - Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengeluarkan kalimat atau kata β€˜kampungan’. Kali ini menyasar surat terbuka Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang beredar luas di publik.


Menurut Luhut, keributan yang tejadi seperti surat terbuka Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyoal kondisi Indonesia saat ini, termasuk pemakzulan Wapres Gibran, hal itu tidaklah baik.


"Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini. Ribut-ribut begitu kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan dengan baik," kata Luhut usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).


Luhut juga menanggapi pertanyaan wartawan soal proses mutasi Pangkogabwilhan I, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, yang dibatalkan dalam waktu singkat.


Menurutnya tidak ada yang aneh dengan pembatalan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Dia mengatakan pembatalan mutasi prajurit TNI bisa saja dilakukan.


Hal itu disampaikan Luhut, merespon mengenai informasi adanya teguran dari Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto karena melakukan mutasi Letjen Kunto.


"Ah tidak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Tidak ada hal yang aneh-aneh kok itu," katanya.


Luhut mengatakan tidak ada teguran dari Presiden Prabowo kepada Panglima TNI terkait mutasi Letjen Kunto, sebelum kemudian dibatalkan.


Luhut mengaku sangat mengetahui perihal tersebut. 


"Tidak ada, saya tahu itu," kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang juga merupakan Purnawirawan Jenderal TNI ini.


πŸ‘‡πŸ‘‡

Halaman:

Komentar