Layak Ditunggu! Ungkap Ada Kejanggalan, Rismon Sianipar Bakal Cek Lokasi KKN Jokowi di Boyolali

POLHUKAM.ID - Pakar Digital Forensik Rismon Sianipar akan melakukan investigasi lapangan menuju daerah Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. 

Daerah tersebut lokasi yang dipakai Presiden ke-7 Jokowi menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) saat kuliah di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

"Kita akan iseng-iseng mampir ke Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Tempat KKN Pak Jokowi," terangnya saat ditemui di PN Solo, Kamis (12/6/2025).

Rismon menjelaskan banyak yang beredar media sosial (medsos), soal hoaks banyak. Jadi mumpung berada di Solo maka akan mampir ke Kecamatan Wonosegoro, Boyolali. 

"Kalau di medsos dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN," ungkap dia.

Rismon mengatakan di sana nanti akan menemui pemerintah kecamatan atau pemerintah desa. Nanti akan menanyakan soal lokasi yang dipakai KKN Jokowi.

"Kita kalau bisa minta camat untuk membongkar kembali, ada nggak arsip atau dokumen. Jadi iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah," jelasnya.

Terkait soal skripsi Jokowi, Rismon mengatakan telah dikaji bahwa ijazah lahir dari proses akademik. 

Proses akademik yang terakhir yang harus dilalui oleh seorang sarjana UGM itu adalah skripsi.

"Tanpa skripsi, ini bukan bergeser atau lari kemana-mana. Tapi proses akademik harus dilalui oleh sarjana UGM, jadi tanpa skripsi yang legal, maka ijazahnya pasti palsu," kata dia.

Menurutnya skripsi itu entry point untuk membongkar semuanya. Bahwa skripsi yang tanpa tanda tangan dosen penguji, di UGM itu tidak mungkin bisa lulus. 

"Kita temukan bahwa penggunaan teknologi yang jauh melampaui tahun 1985. Untuk itu sekiranya UGM harus terbuka, supaya bisa ditunjukan kepada publik minimal di UGM, sehingga publik bisa membandingkan bagaimana lembar pengesahan skripsi tahun 1985 khususnya Fakultas Kehutanan UGM," paparnya.

"Jadi bukan hanya punyanya Pak Jokowi saja, dengan alasan beliau adalah presiden. Jadi publik punya hak untuk mengetahui dan membandingkan, teknologi apa yang digunakan pada tahun 1985, silahkan upload," lanjut dia.